Jatim segera miliki Shelter untuk menampung korban kekerasan

oleh -71 views
Wakil Ketua Komisi E Hikmah Bafaqih, anggota DPRD provinsi Jatim dari fraksi PKB tengah berdialog dengan Kepala Badan Perlindungan Perempuan dan Anak

SURABAYA, Beritalima.com |
Jawa Timur akan segera memiliki Ruman Aman (shelter) yang akan digunakan sebagai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Hal ini terungkap dari hasil pertemuan antara para pegiat perlindungan perempuan dan anak, DPRD Jatim, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Senin (24/2/2020)

www.beritalima.com

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih menjelaskan Jawa Timur membutuhkan sebuah tempat untuk perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.

“Kawan komunitas yang perhatian atas layanan kelompok tersier (sudah jadi korban),” kata Hikmah seusai pertemuan

Selain itu, pembentukan shelter juga sebagai turunan dari perintah Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Perlindungan Anak untuk membentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).\

www.beritalima.com
www.beritalima.com
www.beritalima.com

“Nah, kalau tak ada shleter atau rumah aman, tentu tak ada tempat untuk konsultasi terkait perlindungan ini,” terang Hikmah.

Oleh karena itu, Hikmah yang juga berasal dari Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini berharap shelter tersebut dapat menjawab kebutuhan para perempuan dan anak.

Di antaranya, ketersediaan psikolog, tenaga kesehatan, hingga perlindungan hukum.

“Sehingga, dalam SOP harus sesuai dengan kebutuhan perlindungan aman bagi perempuan dan anak,” terangnya.

Selain itu, Dinas terkait juga sebaiknya membangun shelter bukan hanya terpusat di Surabaya, namun juga beberapa daerah lain yang memiliki potensi cukup tinggi.

“Misalnya, di Madura. Berdasarkan laporan yang kami terima, di sana pelayanan buruk, namun kasusnya cukup tinggi,” ungkapnya.

“Bisa juga dibangun di Bakorwil. Tidak harus seluruh Bakorwil, terpenting ada semangat menindaklanjuti perlindungan perempuan dan anak di tiap daerah,” tegasnya.

Di sisi lain, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur menargetkan Rumah Aman tersebut akan dibentuk dalam waktu dekat.

Kepala DP3AK Jatim, Andriyanto, menerangkan pembentukan Rumah Aman tersebut nantinya akan berada di bawah naungan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini akan segera dibentuk dalam waktu dekat.

“Kami diberikan amanah untuk membuat UPT perlindungan perempuan dan anak. Maka, Rumah Aman tersebut bisa diintegerasikan ke dengan UPT tersebut,” kata Andriyanto saat ditemui usai dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Jatim.

Rencananya, UPT ini akan menempati kantor lama DP3AK yang berada di kawasan Ngagel, Surabaya.

“Dulu dipinjam Inspektorat. Namun, akan segera kami ambil alih,” katanya.

Rencananya, rekomendasi terhadap pembentukan UPT ini akan turun dari Kemendagri pada tangal 26-27 Februari.

“Dengan adanya rekomendasi tersebut, perlu diatur Pergub atau mengubah Pergub yang ada, sehinga UPT ini bisa dibentuk,” terangnya.

Sekalipun demikian, pihaknya tidak yakin UPT ini bisa dibangun tahun ini. Sebab, belum adanya anggaran yang akan dialokasikan untuk pembentukan shelter tersebut.

“Mengingat soal operasional, mungkin baru bisa dilakukan pada 2021. Sebab, tahun anggaran 2020, belum sampai kesana,” terangnya.

“Apalagi, perlindungan untuk perempuan dan anak biasanya kasuistik. Ada yang cukup satu bulan, bahkan enam bulan. Nah, selama di shelter, mereka makan apa? Ini yang akan menjadi kajian berikutnya,” katanya.

Nantinya, pembangunan shelter tak harus di Surabaya, namun bisa ditempatkan di beberapa daerah yang memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi.

“Penempatannya bisa disesuaikan dengan titk. Kalau memang ada masukan, bisa juga gabung dengan Bakorwil. Kami akan koordinasikan itu,” tegasnya.

Pun apabila tiap kabupaten/kota turut membangun hal itu, pihaknya juga cukup terbuka.

“Di UU 23 tahun 2014 tentang pemda, sebenarnya ini menjadi kewenangan pemda. Namun, kami akan buat terlebih dahulu di provinsi agar bisa ditiru masing-masing pemda,” pungkasnya.(yul) www.beritalima.com

www.beritalima.com