SURABAYA, beritalima.com – Provinsi Jatim dan Perancis sepakat meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan. Terutama pendidikan vokasional bidang industri kreatif. Hal ini disampaikan Dr. H. Soekarwo, Gubernur Jatim usai menerima kunjungan H.E Mr. Jean-Charles Berthonnet, Duta Besar Perancis untuk Indonesia di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (9/6).
Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, kerjasama bidang pendidikan ini diperlukan karena di Tahun 2020, Jatim akan mengalami bonus demografi. Artinya, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun), mencapai 2/3 dari total jumlah penduduk. Sehingga bonus demografi ini harus diantisipasi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia/SDM, yakni melalui pendidikan vokasional. “Kerjasama ini secara adhocselama dua tahun, tapi jangka panjangnya sampai 2024,” ungkapnya.
Selain pendidikan, Provinsi Jatim juga mendorong kerjasama bidang perdagangan dan ivestasi dengan Perancis. Dimana, sejak Tahun 1974 sampai April 2017, terdapat 18 proyek investasi Perancis di Jatim dengan nilai investasi sebesar 115,21 juta USD dan menyerap 1.318 tenaga kerja. Investasi ini paling banyak di bidang usaha industri kayu, serta kimia dan farmasi.
Menurut Pakde Karwo, keputusan investasi Perancis di Jatim sangat tepat. Karena Jatim merupakan hub Indonesia Timur. Serta, posisi Jatim yang sangat strategis yakni di tengah-tengah arus distribusi barang dan jasa (center of grafity). “Logistic dan connectivity kita sangat baik, karena banyak barang yang dikirim ke Indonesia timur melalui pelabuhan yang ada di Jatim, sehingga sangat efisien bila berivestasi di Jatim,” ungkapnya.
Lebih lanjut menurutnya, Pemprov Jatim akan memberikan empat jaminan bagi investor Perancis yang akan menanamkan investasinya di Jatim. Empat jaminan tersebut yaitu soal perijinan, ketersediaan lahan, power plan atau ketersediaan listrik, serta iklim buruh yang kondusif. “Soal perijinan semua diurus oleh Pemprov dengan terukur dan terstandar, kemudian soal ketersediaan listrik, di Jatim sendiri ada 2.800 megawatt,” jelas orang nomor satu di Jatim ini.
Ditambahkannya, komoditas utama non migas Jatim yang diekspor ke Perancis adalah perabot dan penerangan rumah, alas kaki, serta ikan dan udang. Juga, mesin/peralatan listrik, serta pakaian jadi bukan rajutan. Sedangkan komoditas utama non migas Jatim yang diimpor dari Perancis adalah susu, mentega, dan telur. Serta, ampas atau sisa industri makanan, bubur kayu/pulp, berbagai makanan olahan, dan mesin/pesawat mekanik.
Sementara itu, Jean-Charles Berthonnet, Dubes Perancis, menyambut baik kerjasama di bidang pendidikan antara Jatim dengan Perancis. Menurutnya, kerjasama ini akan diprioritaskan agar semakin banyak pelajar dari Jatim yang menempuh pendidikan di Perancis.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 600 alumni lulusan Perancis di Jatim. Ke depan, diharapkan akan terus meningkat. “Kami harap kesepakatan yang akan kami tandatangani hari ini dapat memfasilitasi kerjasama tersebut,” ungkapnya.
Terkait lima perusahaan Perancis yang sudah menandatangani ijin prinsip di Jatim, tapi belum terealisasi investasinya, Jean-Charles Berthonnet berjanji akan segera mengecek lebih lanjut. “Kami akan support untuk membawa investor ke Indonesia terutama Jatim. Karena situasi disini kondusif dan banyak potensi yang bisa ditawarkan,” jelasnya.
Dalam kunjungan ini, Dubes Perancis membawa beberapa delegasi dari Perancis. Diantaranya pengusaha Perancis, unsur dari organisasi bidang ketenagakerjaan serta Konsul Kehormatan Perancis di Surabaya, Han Jayanata. Para pengusaha ini, lanjutnya, sedang melakukan beberapa kerjasama diantaranya dengan PT. PAL Indonesia dalam hal pembuatan kapal selam, serta dengan beberapa perusahaan energi seperti PT. Paiton.
Kebudayaan dan Ruang Publik
Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo menjelaskan, di tengah isu pluralisme yang hangat, kondisi Jatim sangat kondusif. Menurutnya, pluralisme bisa dikembangkan dengan baik di Jatim. Salah satu solusi menghadapi pluralisme adalah dengan kebudayaan dan membuka ruang publik. Di Jatim sendiri, lanjut Pakde Karwo, yang dikedepankan adalah dialog atau musyawarah mufakat. Ketika ada masalah, pemimpin membuka diskusi dengan masyarakat melalui ruang publik.
Dicontohkan, ketika ada demonstrasi, gubernur atau wakil gubernur akan melakukan dialog dengan para demonstran. “Demonstrasi akan kita terima dengan baik bila memiliki substansi, sehingga tidak sampai anarkis,” tutupnya. (Rr).
