JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dr H Jazizul Fawaid mengatakan, kepemimpinan kolektif kolegial yang dilakukan di MPR RI tidak menimbulkan konflik.
Hal tersebut diungkapkan wakil rakyat dari Dapil X Provinsi Jawa timur saat tampil sebagai pembicara dalam Dialog Empat Pilar MPR di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta bersama Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya akhir pekan ini.
Dalam diskusi bertema ‘Meningkatkan Kepercayaan Publik pada MPR sebagai Perekat Kebangsaan’ tersebut, Jazizul mengatakan, MPR yang saat ini diketuai Bambang Soesatyo dari Partai Golkar, semua keputusan dilakukan bersama dan seoptimal mungkin tidak menimbulkan polemik.
Dari hasil survei terakhir Charta Politika Indonesia, MPR RI berada di peringkat kelima (62 persen) dan berada di atas DPR dan DPD RI, karena sejak awal kepemimpinan kolektif kolegial yang dipimpin politisi senior Partai Golkar tersebut, semua keputusan dilakukan bersama dan seoptimal mungkin tidak menimbulkan polemik termasuk di masyarakat.
“Sejak awal MPR RI selalu memposisikan diri sebagai perekat bangsa dan bekerja di luar konstitusi. Misalnya banyak berkunjung atau silaturahmi dengan berbagai elemen tokoh bangsa, ormas, lembaga negara dan masyarakat sendiri. Seperti di era pandemi covid-19 ini,” jelas laki-laki kelahiran Gresik, Jawa Timur, 5 Desember 1971 ini.
Selain itu, kata anggota Komisi III DPR RI tersebut, MPR yang pimpinannya sepuluh dari semua partai politik dan DPD RI ini, memang berbeda dengan DPR RI sehingga dalam bekerja secara kolektif tersebut lebih adem.
Sebaliknya, DPR RI kinerjanya selalu bersentuhan dengan ruang publik, sehingga banyak menimbulkan polemik di masyarakat.
Memang, kata Jazizul, tugas MPR RI adalah merekatkan bukan konstitusi. Karena itu, diawal kerja pimpinan MPR RI 2019-2024 ini, pihaknya lebih dahulu mendatangi para tokoh bangsa seperti bersilaturahmi dengan mantan Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian dilanjutkan silaturahmi dengan pimpinan partai politik dan tokoh agama.
‘Meski waktu itu istilahnya mengantarkan undangan, untuk hadir di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi kami meminta masukan soal amandemen. Dan, sekarang amandemen sama sekali yidak lagi bahas karena adanya wabah pandemi virus Corona (Covid-19). Bahkan di era pandemi Covid-19 ini MPR Peduli Covid-19 membantu APD (alat pengaman diri) ke berbagai rumah sakit, Ojek Online (Ojol), dan lain-lain.”
Diakui jika dirinya kini sedang menyelesaikan program doktornya di bidang kepemimpinan kolektif kolegial tersebut. Dimana semua lembaga negara dipimpin secara kolektif. Baik yudikatif, legislatif, dan kecuali Kepresidenan. “Kepresidenan sepenuhnya ada di tangan presiden, meski ada wakil presiden,” tutur Jazilul Fawaid.
Sedangkan Yunarto Wijaya mengatakan meski MPR RI kepercayaan publiknya di atas Kejagung, DPR dan DPD RI, selain akibat kinerjanya lebih leluasa juga terlihat baik sebagai perekat bangsa tersebut.“Tapi, orang percaya dan menilai MPR itu bagus bisa saja karena memang benar-benar tahu, dan atau tidak tahu kerjanya MPR RI itu apa saja?” tutur Yunarto. (akhir)
