JAKARTA, Beritalima.com– Indonesia mendorong menjadikan Sidang Umum Inter Parliamentary Union (IPU) sebagai momentum mempromosikan dunia aman, damai dan berkeadilan baik dalam aspek pembangunan ekonomi, perdagangan, demokrasi, HAM dalam upaya menghentikan konflik dan kekerasan bersenjata di berbagai belahan.
Itu diungkapkan anggota delegasi Parlemen Indonesia, Jazuli Juwaini dalam Sidang Umum IPU ke-39 di Jenewa, Swiss. Delegasi Indonesia ke Sidang Umum IPU kali ini adalag Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fadli Zon, Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Wakil Ketua Rofi Munawar beserta Jazuli Juwaini, Evita Nursanty, Achmad Ferial, Melani Suharli, Irine Yusiana, Aryo Djojohadikusumo dan Dave Fikarno.
Sidang Umum IPU ke-139 di Jenewa, Swiss berlangsung 14-18 Oktober 2018. Sejumlah isu dibahas dalam sidang-sidang komite dan assembly untuk menghasilkan resolusi yang akan diadopsi dalam Sidang IPU 139 mulai dari pembangunan berkelanjutan, perdagangan, perdamaian, keamanan, HAM, demokrasi, pemberdayaan perempuan, penanganan pengungsi dan imigran.
Menurut Jazuli, delegasi Indonesia sejak awal membawa misi bagaimana mewujudkan kehidupan dunia yang lebih aman, damai, dan berkeadilan dalam beragam aspek yang menjadi fokus bahasan Sidang IPU kali ini.
Indonesia mendorong parlemen dunia untuk menjadikan Sidang IPU sebagai momentum mempromosikan dunia yang lebih aman damai dan berkeadilan baik dalam aspek pembangunan, ekonomi dan perdagangan.
“Kita juga membicarakan demokrasi, HAM dalam upaya menghentikan perang, konflik dan kekerasan bersenjata di berbagai belahan dunia yang hanya menghasilkan penderitaan umat manusia,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Anggota BKSAP DPR ini memberikan penekanan pada isu penanganan korban perang, konflik dan kekerasan bersenjata yang terjadi khususnya terhadap nasib rakyat Palestina, Suriah, Yaman dan Rohingnya di Myanmar.
“Delegasi Indonesia satu-satunya yang menyuarakan penyelesaian tuntas dan komprehensif atas nasib pengungsi dan korban kekerasan bersenjata. Proposal kita tegas hentikan perang, konflik dan kekerasan. Berikan hak perlindungan kepada para korban dan pengungsi khususnya perlindungan kepada perempuan dan anak-anak,” tegas Jazuli.
Lebih lanjut, wakil rakyat dari Dapil Provinsi Banten III ini mengatakan, dunia tidak boleh berhenti hanya dengan mengutuk, menyesalkan dan mengecam. Namun, harus mengambil langkah nyata dengan memberikan solusi.
“Kita anggota parlemen mewakili rakyat dunia harus mampu mewujudkan solusi dengan mendesak negara-negara anggota IPU menyelesaikan masalah kemanusiaan ini dengan terukur dan komprehensif,” kata anggota Komisi I DPR RI ini.
Perang, konflik, dan kekerasan bersenjata, menurut Jazuli, penyebab terbesar lahirnya korban jiwa dan kemanusiaan khususnya perempuan dan anak-anak, pengungsian besar-besaran, keterpisahan antarkeluarga serta tercerabutnya warga masyarakat dari akar sosial dan bangsanya.
Untuk itu, dia meminta negara yang terlibat perang, konflik dan kekerasan bersenjata melakukan upaya damai dan rekonsiliasi. Negara-negara adidaya jangan melakukan standar ganda. Mewujudkan perdamaian bersamaaan dengan penanganan dan perlindungan korban perang dan kekerasan bersenjata adalah tanggung jawab kita bersama.
Berikan hak hidup bagi umat manusia. Tidak ada yang boleh menghilangkan nyawa, menyiksa dan menindas umat manusia atas nama apapun. Kepada negara terlebih yang terikat Resolusi Internasional tentang Pengungsi, mari berikan perlindungan dan hak-hak kemanusiaan kepada mereka.
“Hanya dengan cara itulah kita mewujudkan tanggung jawab atas dunia yang aman, damai dan berkeadilan,” demikian Jazuli Juwaini. (akhir)
