JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menghadiri sejumlah pertemuan dengan masyarakat yang dikemas sebagai sosialisasi kinerja Partai serta Fraksi PKS di Serang dan Cilegon, Provinsi Banten, Minggu (8/3).
Dalam keterangan tertulis kepada Beritalima.com, politisi senior tersebut mengatakan, sosialisasi ini sekaligus untuk memperkuat barisan rakyat bersama PKS dalam mengawasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahannya agar benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan kesejahteran rakyat.
Bukan sebaliknya, melahirkan kebijakan untuk mempersulit serta menyengsarakan rakyat. “Karena itu, kami hadir di sini untuk mengajak masyarakat bergabung bersama PKS mengawasi pemerintah agar tetap istiqomah untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” ungkap Jazuli.
Presiden dan kabinetnya, lanjut wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Banten itu, perlu kita awasi secara seksama. Karena itulah PKS memilih berada di luar pemerintahan Pak Jokowi agar tetap ada partai yang mengawal jalannya pemerintahan dan mengontrol kebijakan secara kritis dan objektif.
“Banyak kebijakan pemerintah Jokowi yang perlu kita kawal dan mendapat masukan secara objektif sehingga kebijakan itu tidak menyengsarakan rakyat seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas tiga mandiri, skandal PT Asuransi Jiwasraya, termasuk inisiatif pemerintah mengusulkan omnibus law. Kalau tidak ada yang bersuara lantang, rakyat bisa dirugikan, bangsa dan negara bisa dirugikan,” kata anggota Komisi I DPR RI ini.
Karena itu, Jazuli meminta dukungan rakyat luas agar PKS semakin kuat, besar dan kokoh dalam melaksanakan fungsi checks and balances. “Realitasnya PKS satu-satunya partai yang menyatakan tegas dan memilih di luar pemerintahan. Bukan berarti kita memusuhi pemerintah. Kita sadar demokrasi butuh penyeimbang. Karena relatif sendiri pada posisi ini, PKS berharap besar dukungan rakyat luas,” demikian Jazuli Juwaini.
