JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI meminta lembaga kemanusian dunia termasuk Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) turun tangan untuk mencegah semakin banyaknya jatuh korban sipil tertutama kain perempuan dan anak-anak di Khasmir, India.
Seperti diberitakan, situasi di Kashmir semakin memanas setelah India mencabut status otonomi khusus di wilayah Khasmir 5 Agustus lalu. Otonomi khusus diberikan India kepada wilayah Khasmir dan Jammu sejak tujuh dekade lalu.
Pencabutan otonomi khusus itu menimbulkan reaksi tidak hanya di Khasmir dan Jammu yang menjadi wilayah India tetapi Pakistan dan otoritas Khasmir di bagian Pakistan juga menimbulkan hal serupa sehingga menyebabkan pecahnya konflik di perbatasan India-Pakistan.
Sampai akhir pekan lalu, sedikitnya 35 orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka. Korban mayoritas dari kalangan perempuan dan anak-anak yang tidak berdosa. “Agar tidak semakin banyak korban jauh dari kalangan sipil, lembaga kemanusian termasuk PBB harus turun tangan,” kata Jazuli kepada Beritalima.com, Senin (26/8).
Diberitakan, pencabutan otonomi khusus Kasmir bagian India membuat militer dan paramiliter negara itu merangsak masuk Kashmir. Militer bahkan menerapkan jam malam, memblokir internet dan komunikasi luar, membatasi aktivitas warga Khasmir dan dikabarkan bertindak represif.
Dia mengaku prihatin dengan kondisi itu. Soalnya, kondisi Kashmir yang mencekan dan menimbulkan derita masyarakat sipil khususnya wanita, orang tua dan anak-anak akibat konflik.
Minimnya akses informasi keluar karena pembatasan pemerintah India, jelas Jazuli, membuat kita tidak mengetahui persis yang terjadi di sana. Namun, dari informasi yang berkembang, suasana mencekam dan warga Kashmir bagian India sangat tertekan akibat blokade militer/paramiliter India. Kita prihatin dengan kondisi ini dan meminta India stop kekerasan terhadap warga sipil,” kata Jazuli.
Menurut wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten ini, dunia internasional khususnya PBB tidak boleh tinggal diam. Demi keselamatan warga sipil, dunia dan PPB harus meminta India serta Pakistan yang berkonflik atas wilayah itu untuk menyelesaikan masalah secara damai agar tidak timbul korban sipil akibat meluasnya konflik.
“Pemerintah Indonesia harus pro aktif melihat masalah ini atas nama kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan warga sipil. Kepada dua negara yang berkonflik juga mestinya bersikap netral,” tegas Jazuli.
Untuk itu, Jazuli juga meminta Menlu Indonesia melakukan diplomasi damai kepada India dan Pakistan agar kondisi Kashmir kembali normal dan warga sipil terlindungi. Apalagi Indonesia saat ini menjabat Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB. “Kiprah Indonesia bukan saja diuji tapi juga sangat diharapkan dalam mewujudkan perdamain dunia,” demikian Jazuli Juwaini. (akhir)
