JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini meminta Pemerintah Pusat mempercepat penanganan korban gempa Lombok karena intensitas gempa masih terus dan banyaknya korban yang belum atau minim sekali tersentuh bantuan.
“Prioritas utama Pemerintah saat ini adalah menyelamatkan korban jiwa. Artinya, nyawa masyarakat setempat yang terkena bencana. Pemerintah Pusat jangan berpikir untung atau rugi, citra dan lain sebagainya untuk membantu para korban, yang benar-benar membutuhkan pertolongan,” kata Jazuli kepada Beritalima.com. Selasa (21/8).
Anggota Komisi I DPR RI ini pekan sebelumnya telah mengunjungi dan menyerahkan bantuan dari Fraksi PKS DPR RI untuk korban gempa Lombok. “Saya bersama beberapa anggota Fraksi PKS melihat penanganan korban gempa masih lambat. Bahkan banyak wilayah yang sulit dijangkau untuk menyalurkan bantuan. Untuk itu, kami dari Fraksi PKS mendukung penetapan gempa Lombok sebagai bencana nasional.”
Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Banten I tersebut mengemukakan sejumlah alasan buat menetapkan gempa lombok sebagai bencana nasional sekaligus menepis keraguan dari Pemerintah Pusat soal penetapan bencana nasional.
Pertama, kata Jazuli, harus dilihat kondisi faktuil penanganan korban gempa yaitu derita rakyat NTB. “Itu dulu yang dilihat sebagai prioritas, jangan hal-hal lain. Faktanya, korban besar, kerusakan luas, ekonomi lumpuh dan DPRD Provinsi NTB juga sudah merekomendasikan agar menjadi bencana nasional.
Kedua, lanjut laki-laki kelahiran Bekasi ini, kami sudah melihat dan mengevaluasi penanganan korban sejak tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi di lapangan yang lambat dan tidak merata karena berbagai kesulitan.
Selain itu juga banyak keluhan yang diterima di lapangan bahkan akses korban terhadap bantuan sangat sulit. “Ini yang harus jadi prioritas Pemerintah agar sistem dan manajemen penanganan bencana lebih kuat dan komprehensif sehingga keluhan dan keterbatasan yang dirasakan rakyat korban bencana dapat segera diatasi secara baik dan komprhensif.”
Jadi, kata Jazuli, soal penetapan bencana nasional ini semata-mata bagaimana upaya untuk menghadirkan proses tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi yang lebih kuat dan tuntas dengan dukungan penuh sumber daya nasional termasuk pendanaan APBN yang memang tersedia dana on call untuk kondisi bencana nasional.
Ketiga, jelas dia, soal pariwisata. Jazuli menilai justru ketika penanganan korban dan proses rekonstruksi dan rehabilitasi berlangsung cepat dan efektif dengan penetapan bencana nasional, itu segera memulihkan kondisi pariwisata di NTB khususya lombok.
Sekarang saja sudah muncul kritisme dan suara-suara miring masyarakat internasional soal besarnya korban dan lambatnya penanganan bencana. Artinya kepercayaan internasional termasuk wisatawan sangat ditentukan dari kecepatan dan keefektifan penanganan bencana.
“Kami anak bangsa khususnya dari Fraksi PKS DPR RI berharap. dengan penetapan bencana nasional, penanganan bencana gempa Lombok lebih baik, cepat dan efektif,” demikian Jazuli Juwaini. (akhir)
