JAKARTA, Beritalima.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta para pembantunya tidak boleh abai, harus serius dan memenuhi tuntutan serta ultimatum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) bersama organisasi profesi kesehatan lainnya yang disampaikan melalui surat terbuka.
Dalam surat terbuka tersebut, mereka meminta jaminan pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD) buat para dokter dan tenaga medis yang bertugas menangani korban mewabahnya virus Corona (Covid-19) hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, IDI dan organisasi profesi kesehatan ini meminta anggotanya tidak ikut bertugas merawat pasien Covid-19 yang sudah menelan korban puluhan ribu nyawa tersebut.
“Tuntutan itu semata-mata untuk melindungi serta menjaga keselamatan sejawat mereka yang berjibaku di garis terdepan penanggulangan virus mulai mewabah di Wuhan, Provinsi Hubei, China dan dengan cepat menjalar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Dr H Jazuli Juwaini Lc, MA dalam siaran pers yang diterima awak media, Minggu (29/3) pagi.
Surat terbuka tersebut, jelas wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Banten ini, merupakan ungkapan kegelisan dan realitas kondisi APD tenaga medis di berbagai rumah sakit di tanah air. “Kami sedih dan terenyuh membaca surat terbuka IDI dan organisasi profesi medis tersebut. Kami yakin, tidak sedikit juga niat dari para dokter dan tenaga medis untuk lari dari ‘medan juang’ kemanusiaan.”
Permintaan dan harapan mereka mendapat APD yang mencukupi sangatlah rasional dan manusiawi. Mereka berjibaku pada posisi paling depan. Para dokter dan tenaga medis ini berjuang dengan mempertaruhkan jiwa raga, karena mereka sangat rawan terkena wabah mematikan itu. “Mereka itu adalah pahlawan kita semua. Taruhannya nyawa, jika mereka tidak terlindungi yang berdampak pula pada keberlangsungan perawatan pasien Covid-19,” ungkap Jazuli.
Menurut anggota Komisi I DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri dan informasi ini, pemerintah harus merespon super serius tuntutan itu dengan langkah-langkah terukur dan terkoordinasi. Kalkulasi kebutuhan APD tenaga medis dengan cepat dan tepat, terapkan SOP dan protokol distribusi penyediaan APD yang ketat agar tidak ada RS yang sampai kehabisan stok.
Tuntutan IDI dan organisasi profesi kesehatan ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah yang berkuasa saat ini karena puluhan tenaga medis positif Covid-19 dan 10 diantaranya meninggal dunia. Tidak sedikit pula pekerja rumah sakit yang akhirnya memilih mundur dari pekerjaan demi mengamankan diri seperti yang terjadi di RSUD Banten.
“Pemerintah tidak bisa menggunakan pola kerja standar. Respon cepat sangat dibutuhkan. Galang semua potensi dari pengusaha, swasta, dan masyarakat bahkan bantuan internasional untuk memenuhi kebutuhan APD bagi RS dan tenaga medis!,” kata Jazuli meingatkan.
Seperti diberitakan, Fraksi PKS bergerak cepat dalam menanggapi apa yang menjadi aspirasi, keluhan maupun permintaan dokter dan tenaga medis ini. Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman bersama Jazuli telah menyalurkan bantuan APD untuk tenaga medis.
Bantuan itu disalurkan melalui PB IDI dan PPNI. Bantuan APD dan lainnya itu diambilkan dari pemotongan gaji anggota Fraksi PKS. Menurut Jazuli, kebijakan pemotongan gaji untuk APD ini tidak hanya terhadap anggota Fraksi PKS DPR RI tetapi juga diikuti seluruh anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dari partai ini.
“Bantuan itu juga sudah disalurkan langsung ke rumah sakit di berbagai daerah. Mudah-mudahan kebijakan pemotongan gaji bisa diikuti oleh Fraksi lain, juga Presiden, Menteri, Kepala Daerah dan Direksi BUMN serta perusahaan swasta,” demikian Jazuli Juwaini. (akhir)
