JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Fraksi Patai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini menanggapi santai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Geindra, Probowo Subianto.
Bahkan menurut Jazuli, komunikasi politik itu wajar saja. Apakah kemudian berujung koalisi di pemerintahan? Itu juga sah-sah saja kalau ini benar-bena terjadi. Sebagai sebuah pilihan politik, PKS menghormati.
“PKS tidak pernah menutup diri dari komunikasi politik, apalagi itu untuk tujuan silaturahim kebangsaan. Bangsa ini tidak mungkin bisa dibangun sendirian, kita membutuhkan kerja sama atau gotong royong untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” jelas Jazuli kepada Beritalima.com, Minggu (13/10).
Meski demikian, lanjut wakil rakyat dari Dapil Provinsi Banten tersebut, komunikasi atau silaturahim antar elit politik tidak lantas harus dimaknai atau dilihat sebagai bagi-bagi kekuasaan an-sich.
Namun, lebih dari itu, kita berharap terjadi diskusi mendalam tentang permasalahan fundamental yang dihadapi bangsa, negara dan perspektif solusinya sehingga pimpinan negara dan elit politik diharapkan bicara soal solusi-solusi dan optimisme di hadapan rakyat yang menyaksikan pertemuan tersebut.
Kami dari PKS berharap kalau pimpinan negara dan elit politik bertemu itu bicara gagasan bagaimana mengatasi masalah fundamental bangsa dan negara seperti pelambatan ekonomi, hutang yang kian menumpuk, solusi BPJS agar tidak naik, bencana kabut asap agar tidak terulang, mengatasi konflik dan sparatisme dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum.
Dalam konteks menjawab pertanyaan media apakah PKS tidak tergoda untuk masuk pemerintahan, laki-laki kelahiran Bekasi 55 tahun silam itu mengatakan, bakal lebih mantap dan objektif sikap PKS dalam memberikan perspektif dan alternatif solusi terhadap permasalahan bangsa jika tetap berada di luar pemerintahan.
“PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan,” tandas Jazuli.
Lagi pula, lanjut dia, PKS ingin memberi contoh budaya politik yang sehat. PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkringat memenangkan Jokowi-Makruf Amin.
“Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check&balances sesuai konstitusi. Lagipula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/walikota. Di situ PKS hadir dan meberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia,” demikian Jazuli Juwaini. (akhir)
