JAKARTA, Beritalima.com– TNI perlu berkoordinasi dan menggandeng tokoh-tokoh dari seluruh agama yang diakui di Indonesia guna mengamankan pemilihan umum (pemilu) Presiden-Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serentak. 17 April mendatang.
Nantinya, para tokoh agama itu, kata anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Senin (21/1), memberikan penyadaran dan penyuluhan kepada seluruh masyarakat.
Keamanan dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini bukan hanya tanggung jawab TNI semata tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh anak bangsa.
“Karena itu, tidak boleh ada orang yang terprovokasi untuk mencabik-cabik persaudaraan dan kesatuan NKRI yang kita cintai dengan dalih apapun,” kata Jazuli saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan beserta jajaran, di Medan, Provinsi Sumatera Utara, akhir pekan lalu.
Di tengah marak isu yang berkaitan dengan penyimpangan ideologi, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini mempertanyakan apa hal tersebut merupakan sebuah strategi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Jazuli menghimbau agar TNI mewaspadai dan mengantisipasi timbulnya kerusuhan akibat adanya isu ini. Hal ini harus diantisipasi. Namun, jangan secara berlebihan.
Memang tugas TNI mempertahankan negara bukan hanya secara teritorial saja tapi juga ideologi. “Budaya yang bertentangan dengan prinsip Pancasila tidak boleh berkembang di NKRI,” pesan legislator dapil Banten III ini.
Sementara itu, politisi senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Martin Hutabarat mengatakan, TNI memiliki peran yang sangat penting dalam pengamanan Pemilu 2019.
Pada dasarnya, kata anggota Komisi I DPR RI Dapil Provinsi Sumatera Utara rakyat Indonesia tidak ingin adanya konflik. Untuk itu, tidak ada kekuatan manapun yang dapat mengganggu bahkan sampai membahayakan NKRI, selama TNI dan Polri bisa bekerjasama.
“Terkait pengamanan Pemilu sekalipun kita yakin aman, namun apabila bercermin dari pengalaman, Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih terus menjadi ancaman. Dalam hitungan jam saja bisa terjadi kerusuhan jika tidak segera dikendalikan bersama TNI dan Polri,” kata Martin.
Ditambahkan, ancaman lain yang dapat menimbulkan perpecahan adalah keberadaan media sosial (medsos) yang marak berisikan konten-konten yang belum bisa sepenuhnya diterima dan dicerna masyarakat banyak.
“Ini tentu harus bisa dikendalikan dan menjadi perhatian bersama. Secara keseluruhan dari pengamatan saya, persiapan Kodam 1/Bukit Barisan dalam mendukung pengamanan jalannya Pemilu 2019 cukup baik. Mudah-mudahan Pemilu 2019 nanti dapat berjalan lancar, damai tanpa adanya kerusuhan,” demikian Martin Hubarat. (akhir)
