Jakarta, beritalima.com| – DPD RI minta Pemerintah untuk antisipasi serta kawal kenaikan harga bahan pokok serta memberikan dukungan kelancaran arus mudik jelang libur lebaran.
Hal ini disampaikan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam Sidang Paripurna DPD RI ke 11 Masa Sidang III Tahun 2024-2025, di Gedung Nusantara V, Jakarta (14/3).
Sultan mengatakan, setiap Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, permintaan kebutuhan pokok cenderung meningkat. Tak dapat dipungkiri, harga kebutuhan pokok mengalami peningkatan.
“Sebelum kita kembali ke daerah masing-masing, ada beberapa catatan terhadap persoalan serta permasalahan bangsa yang sedang terjadi saat ini, salah satunya fenomena kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang libur lebaran tahun ini. Kami berharap anggota DPD RI dapat melakukan tugas pengawasan dengan baik di daerahnya, ” ujar Sultan.
Selain itu, Sultan meminta pemerintah untuk menyiapkan berbagai bentuk dukungan untuk menjamin kelancaran sarana dan prasana jalan jelang libur Idul Fitri tahun ini. Pimpinan DPD RI meminta Komite II DPD RI untuk dapat mengawal dan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok serta memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik lebaran 2025 ini.
“Pemerintah harus memastikan ketersediaan BBM, sarana transportasi yang memadai, rekayasa lalu lintas, perbaikan infrastruktur penunjang dan berbagai dukungan komprehensif lainnya,” bahasnya.
Sidang paripurna DPD RI juga menyikapi secara serius bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Hal ini dibuktikan dengan membentuk task force bantuan korban bencana alam yang di pimpin Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas.
“Hasil sidang paripurna menyepakati iuran dana bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam yang rutin setiap bulan nya, yang berasal dari gaji atau tunjangan anggota atau pimpinan DPD RI,” tambah Sultan.
Sidang Paripurna DPD RI juga menyikapi tentang perkembangan proses penerimaan ASN 2024. Sultan mengakui, DPD RI telah menerima banyak aspirasi tentang kebijakan pemerintah terkait penundaan pengangkatan CASN (PNS dan PPPK) 2024. Jadi, DPD RI meminta pemerintah me-review terhadap penundaan itu.
Jurnalis: Rendy/Abri
