SURABAYA, Beritalima.com-
Jelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, Komisi D DPRD Kota Surabaya memberi catatan penting soal keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Salah satu sorotan datang dari Wakil Ketua Komisi D DPRD kota Surabaya, Luthfiyah.
“Sebagai wakil rakyat, saya berharap sistem ini akan jauh lebih baik dari sebelumnya,” ungkap Luthfiyah.
Luthfiyah menuturkan bahwa empat jalur pendaftaran yang akan diterapkan tahun ini meliputi afirmasi, mutasi, prestasi, dan domisili.
menurutnya dewan sendiri mendukung penuh langkah Dinas Pendidikan. Terutama dalam hal penambahan kuota jalur afirmasi dari 15 menjadi 20 persen.
Luthfiyah menilai kebijakan ini menunjukkan keberpihakan kepada siswa dari keluarga miskin (Gamis) dan pra-Gamis agar punya peluang lebih besar mengakses sekolah negeri.
Sistem tersebut disiapkan untuk menampung sekitar 38 ribu lulusan SD di Kota Pahlawan.
“Insya Allah, sistem ini bisa dijalankan dengan baik dan warga Surabaya yang benar-benar membutuhkan bisa mengakses pendidikan secara adil,” tuturnya.
Namun ia mengingatkan, jalur prestasi tetap harus dikawal secara ketat agar tidak menimbulkan celah manipulasi data nilai.
“Jalur prestasi ini harus benar-benar diselesaikan dengan baik, jujur, dan adil,” tegasnya.
Kuota jalur mutasi ditetapkan 5 persen, jalur prestasi meningkat dari 30 menjadi 35 persen mencakup prestasi akademik, non-akademik, dan nilai rapor.
Sedangkan jalur domisili mendapat porsi 40 persen, yang dibagi rata untuk wilayah sekitar sekolah (domisili satu) dan kelurahan yang tidak memiliki SMP negeri dalam satu kecamatan (domisili dua).
Politisi dari fraksi Gerindra itu juga menyoroti peran sekolah swasta sebagai bagian penting dalam ekosistem pendidikan kota.
Ia mengingatkan Pemkot agar tidak abai terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Yang terpenting adalah tidak ada anak Surabaya yang putus sekolah hanya karena persoalan kuota atau kemampuan ekonomi,” ujarnya.
Ia mendorong agar Pemkot tetap memberi perhatian dan bantuan biaya pendidikan bagi siswa Gamis dan pra-Gamis yang masuk sekolah swasta.
Menurutnya, keberlanjutan pendidikan harus dijamin, apapun jalur dan jenis sekolahnya.
“Banyak orang tua mampu memilih sekolah swasta yang lebih bonafide. Tapi bagi keluarga kurang mampu, peran pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pendidikan tetap harus hadir,” pungkasnya.(Yul)
