TRENGGALEK, beritalima.com –
Memasuki masa tenang jelang hari pencoblosan Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Trenggalek memperketat pengawasan disemua level. Bahkan, ribuan pengawas diterjunkan hingga ke seluruh wilayah Bumi Menaksopal yang mencakup 157 desa dan kelurahan.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya gelaran apel akbar di alun-alun Trenggalek yang diikuti lebih dari 1500 personel pada Minggu 24 November 2024.
Kepada awak media, Ketua Bawaslu Trenggalek, Rusman Nuryadin mengatakan jika secara keseluruhan jumlah pengawas yang diterjunkan mencapai 1.319 orang. Yakni, terdiri dari 1.115 PTPS, 157 pengawas desa, 42 panwaslu kecamatan dan 5 anggota Bawaslu Trenggalek.
“Terhitung hari ini sudah masuk masa tenang, oleh sebab itu Bawaslu menggelar apel siaga pengawasan secara besar-besaran,” ungkap Ketua Bawaslu Trenggalek tersebut.
Menurut Rusman, semakin mendekati hari pencoblosan pihaknya juga lebih meningkatkan kewaspadaan. Mengingat, ada beberapa point yang menjadi fokus konsentrasi sesuai tugas dan fungsi Bawaslu. Seperti, potensi terjadinya politik uang hingga potensi gangguan pelaksanaan pilkada baik dari faktor manusia maupun alam.
“Karena momentumnya tidak hanya pemilihan bupati dan wakil bupati saja, namun juga untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Untuk itu, pengawasan diwilayah masing-masing harus dimaksimalkan,” pesannya.
Maka, lanjut Rusman, ketika ditemukan dugaan pelanggaran agar secepatnya melakukan tindakan sesuai mekanisme yang ada. Untuk itulah, Bawaslu selalu menggandeng Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Bawaslu, Polres Trenggalek dan Kejaksaan Negeri Trenggalek.
Selain itu, kerawanan lain yang sudah dipetakan adalah potensi gangguan akibat terjadinya bencana alam. Sehingga upaya-upaya langkah antisipatif antar stakeholder pun dimaksimalkan. Karena bisa mengganggu proses distribusi, penyimpanan hingga pengembalian logistik ke KPU.
“Untuk itu, harus benar-benar dipastikan pola-pola penanganan dan mitigasi semaksimal mungkin. Sehingga, tidak akan mengganggu jalannya pemungutan dan penghitungan suara. Jangan sampai pilkada ini terganggu akibat bencana,” imbuh Rusman.
Satu hal lagi, lanjut dia, seperti diketahui, bahwa pada Pemilu 2024 yang lalu ada 3 TPS bermasalah. Sempat terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) akibat kesalahan petugas di tingkat TPS. Untuk itu, diminta agar masing-masing PTPS melakukan pengawasan serius terhadap jalannya pemilihan.
“Jika ada kesalahan maka harus tegas, kalau tidak boleh ya tidak boleh. PTPS harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan pada saat pungut hitung,” tegasnya. (her)
