Beritalima.com ( Isu yang menghantui Masyarakat Kabupaten Aceh Timur terkait dengan bantuan dari Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang mencapai Rp. 15 Miliar, telah menjadi sorotan beberapa media Nasional dan lokal.
Tanggapan terhadap isu tersebut terbagi dan berbeda penjelasan, dengan beberapa warga dan bahkan Ketua Badan Registrasi Aceh (BRA) Aceh Timur membantah mengetahui tentang bantuan tersebut yang telah dicairkan di daerahnya.
Pengamat Politik Aceh dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Dr. TM. Jamil, M.Si, saat diminta tanggapannya, beliau menyarankan untuk mengklarifikasi langsung kepada pihak terkait, terutama Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Suhendri, yang menyatakan telah menyalurkan bantuan ke Aceh Timur.
Ada hal yang sangat menegangkan, setelah isu itu beredar langsung ada bantahan dari beberapa warga, Ketua Kelompok bahkan Ketua Badan Registrasi Aceh ( BRA ) Aceh Timur juga tidak pernah mengetahui bantuan tersebut yang sudah di cairkan di daerahnya.
Jangan saling “melemparkan handuk” karena masalah bantuan itu selalu terjadi “keributan” ketika ada problem di internal mereka, tapi jika tidak, biasanya aman dan lancar-lancar saja. Itulah dinamika politik bantuan yang sering terjadi selama ini di Aceh.
Tidak salahnya pemerintah pusat memberikan titik untuk provinsi Aceh salah satu provinsi termiskin di wilayah Indonesia, Bagi saya pribadi, juga sedikit terkesan aneh dalam hal yang terjadi itu.
“Menyoroti dinamika politik dalam penyaluran bantuan di Aceh, di mana masalah seringkali muncul di internal badan terkait, dan menimbulkan keributan. Ada apa sebenarnya dengan kondisi itu, tanya Prof. TM Jamil pada Rabu 8 Mei 2024.
Dia juga mengkritisi ketidakjelasan dalam penyaluran bantuan selama ini. terutama jika hanya segelintir orang atau kelompok yang mendapatkannya, sementara lainnya hanya menjadi penonton, yang berakibat bisa memicu ketimpangan dan konflik.
Menyikapi permasalahan ini, Prof.Jamil mengusulkan agar tubuh BRA di Aceh ditelusuri dan diluruskan untuk menghindari ketidakadilan dalam proses penyaluran bantuan.
Sebagai Putra Aceh Timur, saya menekankan pentingnya penelusuran, pemeriksaan, dan penyelidikan yang menyeluruh terhadap kasus ini agar tidak menghantui dan menyebabkan masyarakat tak nyaman. Lebih-lebih lagi nama mereka disebut-sebut sebagai penerima bantuan. Padahal faktanya tak membuktikan itu.
“Pemerintah atau siapapun yang berwenang pentingnya untuk memberikan informasi yang mencerahkan daripada membiarkan spekulasi dan kebingungan merajalela di tengah masyarakat Aceh yang sedang damai.
Dalam konteks menjelang Pilkada Aceh 2024, timbul banyak berita yang tak jelas dan bisa saja bertujuan untuk mengalihkan perhatian masyarakat atau menghambat kandidat yang berkompetisi. Ini sebuah budaya politik yang tak sehat dan juga tak mendidik.
Prof. TM, menyerukan agar pemerintah dan otoritas terkait bertindak tegas dalam menyelesaikan masalah ini, tanpa membiarkan ketidakpastian dan ketidaknyamanan merajalela di masyarakat.
Dia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan, terutama di daerah yang membutuhkan seperti Aceh Timur, dan daerah-daerah lain yang layak untuk mendapatkannya.
Selain itu, juga dia mengingatkan, bahwa menghadapi isu-isu sensitif seperti ini sangat memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketegangan dan konflik yang lebih besar.
“Pentingnya menjaga ketenangan dan memberikan informasi yang akurat serta mendorong proses yang transparan dan adil dalam menangani permasalahan sosial seperti ini agar bangsa ini lebih bijak dan beradab, tutupnya.”(A79)
