JAKARTA, Beritalima.com– Keuntungan yang diraih PT Pertamina melorot tajam. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar milik Indonesia yang dikuasai negara, keuntungan PT Pertamina 2018 hanya Rp 5 triliun.
Padahal, periode serupa tahun sebelumnya, PT Pertamina yang menguasai minyak dan gas bumi di tanah air mampu menambah divisa negara Rp 35 triliun.
Bahkan pada kuartal ketiga 2019, PT Pertamina sempat mengalami defisit migas. Dan, itu boleh dikatakan pertama dalam sejarah negeri ini dimana dengan kekayaan alam dan sumber mineral yang melimpah PT Pertamina sampai defisit migas.
Hal tersebut dibenarkan Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska), Adri Zulpianto. “Memang keuntungan yang diraih PT Pertamina tahun lalu melorot tajam dibandingkan sebelumnya,” jelas Adri dalam keterangan tertulis yang diterima Beritalima.com melalui WhatsApp (WA), Senin (11/2) siang.
Menurut Alaska, faktor utama jebloknya laba Pertamina bukan disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah. Dan, itu dinilai Alaska alasan mengada-ada PT Pertamina. “Jebloknya keuntungan PT Pertamina disebabkan faktor eksternal,” kata Adri.
Menurut Adri, Pertamina tidak terbuka terkait alasan-alasan kerugian yan menimpa perusahaan tersebut, karena Pertamina memiliki potensi besar dengan segala Sumber Daya Alam dan kran import yang dikuasainya.
Kerugian yang diderita PT Pertamina selama ini dinilai Alaska karena salah kelola anggaran. Hal itu tampak dengan adanya direksi yang masuk KPK. “Kebobrokan ini mengindikasikan bahwa Pertamina masih menjadi sarang para koruptor,” kata Adri.
Selain ada itu, kata Adri, lembaga yang dia pimpin menemukan adanya potensi kebocoran anggaran PT Pertamina 2015-2018 Rp.3.9 triliun dan USD 1.040.981.966. “Munculnya kebocoran anggaran PT Pertamina ketika menjelang Pilpres 2019, memang sangat aneh dan fantastis.”
Dengan adanya potensi kebocoran tersebut, Pertamina harus menanggung beban hutang yang mengakibatkan defisit migas dan jebloknya laba, jika kebocoran ini tidak d tanggulangi, kerugian Pertamina akan terus berlanjut.
Dengan adanya jeblok laba dan besarnya potensi kebocoran PT Pertamina, Alaska yang beranggotakan Centre for Budget Alalysis (CBA) dan bersama Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (KAKI) meminta DPR RI segera memanggil Direktur Pertamina, Nicke Widyawati dan mengevaluasi kepemimpinannya yang dinilai tidak cocok.
“Alaska juga berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun serta memeriksa Nicke Widyawati atas kebocoran anggaran yang sangat besar tersebut,” demikian Adri Zulpianto. (akhir)
