SURABAYA, beritalima.com – Jelang pembukaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2019, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akan membentuk tim reaksi cepat atau quick response yang bertugas melayani pertanyaan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB tersebut.
“Tim ini akan memberikan quick response kepada masyarakat, khususnya orang tua yang sedang mencari sekolah terbaik untuk anaknya yang ingin masuk ke SMA/SMK” kata Gubernur Khofifah saat memimpin rapat terbatas terkait pendidikan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (5/4) sore.
Gubernur Khofifah mengatakan, tim quick response dibutuhkan karena masyarakat membutuhkan pelayanan informasi dan konsultasi secara tepat dan cepat terkait PPDB, khususnya terkait informasi zonasi, baik yang berada didalam maupun diluar zona, kemudian yang berada didalam maupun diluar kota.
Orang nomor satu di Jatim ini menambahkan, tim quick response tersebut kedepan juga bertugas untuk melayani informasi terkait program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis, maupun informasi tentang guru tidak tetap (GTT), dan pegawai tidak tetap (PTT). Kemudian agar informasi tersebut valid, Khofifah juga meminta disiapkan press release resmi.
“Berikutnya, disiapkan rilis terkait SPP gratis dan GTT PTT agar referensinya jelas, dan tidak terjadi perselisihan atau dispute,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, gubernur wanita pertama di Jatim ini juga mengajak para stakeholder, yakni pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri untuk bersama-sama memperkuat program pendidikan dual system SMK. Diantaranya adalah memperbarui MoU, kurikulum, dan kerjasama magang.
“Kerjasama ini bisa diperluas, misalnya menyiapkan anak-anak magang bisa sampai sepuluh bulan,” katanya sembari menambahkan, pada saat dirinya melakukan navigasi ke beberapa perusahaan, masih ada siswa SMK yang magangnya relatif singkat yaitu 12 hari, padahal siswa tersebut dari jurusan mekanik.
Persoalan magang, lanjut Gubernur Khofifah, juga dikeluhkan oleh perusahaan, salah satunya attitude-nya kurang baik, tidak terbiasa bekerja sampai sore, dan lainnya. Karena itu, dalam kurikulum yang baru, diharapkan ada perbaikan attitude, tanggung jawab, kedisiplinan, dan team work. Hal ini juga harus didukung oleh dunia industri, agar anak-anak SMK bisa magang lebih lama, sehinga kelak bisa lebih siap masuk ke dunia kerja.
“Jadi sudah mulai diperluas, misalnya untuk menyiapkan anak-anak magang dalam waktu yang cukup lama, misalnya bisa sampai sepuluh bulan, sehingga ikut membentuk attitude, tanggung jawab, dan bekerja dalam tim,” lanjutnya sembari mengimbuhkan, diperlukan standarisasi yang akan menjadi pintu masuk bagi akreditasi SMK.
Dengan memperkuat program dual system SMK, Gubernur Khofifah optimis masyarakat lebih sejahtera, kemudian angka kemiskinan di Jatim dan angka pengangguran di Jatim bisa dikurangi, sebab program tersebut berada di daerah pinggiran, yang diasumsikan bahwa generasi mudaya tidak masuk ke Perguruan Tinggi (PT).
“Di pinggir-pinggir itulah sentra kemiskinan kita, sehingga adanya dual system ini bisa berdampak pada penurunan kemiskinan di pedesaan,” ujarnya seraya menambahkan, melalui dual system, akan ada proses yang memberikan dampak pada penyejahteraan masyarakat, terutama di desa, sehingga penurunan kemiskinan di desa bisa lebih signifikan.
Hadir dalam kesempatan ini, Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono, para kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan, Karo Kesos, Kepala Balitbang, dan Kepala Bappeda, hadir pula para pimpinan dunia industri dan dunia usaha. (rr)
