SURABAYA, beritalima.com | Menjelang tutup tahun 2019, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan berbagai kinerja yang telah dicapai Pemprov Jatim selama tahun 2019. Selain itu, juga dipaparkan target-terget dan program prioritas yang akan dicapai pada tahun 2020.
“Kami meminta Kanwil BI dan BPS Jatim ikut hadir supaya masyarakat mendapatkan data yang valid perjalanan program pembangunan selama tahun 2019 serta bagaimana program-program strategis dan prioritas di tahun 2020,” ujarnya saat melakukan Press Conference di Ruang Rapat Bhinaloka, Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan No. 110 Surabaya, Minggu (29/12) sore.
Dijelaskan, kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur hingga triwulan III-2019 (c to c) mencapai 5,52 % masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,04 %.
“Yang patut disyukuri perjalanan pada tahun 2019 adalah ekonomi kita cukup solid. Pertumbuhan ekonomi Jatim di atas rata-rata nasional dan ada kecenderungan naik. Sedangkan pertumbuhan ekonomi global cenderung menurun,” kata Khofifah panggilan akrab Gubernur Jatim.
Menurutnya, kekuatan ekonomi di Jatim adalah antara lain ditopang oleh kekuatan UMKM, serta perdagangan antar daerah dan antar provinsi. Karena itu, misi dagang menjadi hal yang penting.
“Kita harus tumbuh bersama, kuat bersama. Dan Jatim harus membangun korelasi yang sama-sama tingginya antara pertumbuhan ekonomi Jatim dengan seluruh provinsi terutama 16 provinsi lain yang selama ini logistiknya sebagian besar disupport dari Jatim,” jelasnya.
Berdasarkan data BPS Bulan November 2019, lanjutnya, untuk PDRB Jatim per triwulan III-2019 mencapai Rp. 1.753,77 triliun dengan kontribusi sektor industri mencapai 30,02%, sektor perdagangan sebanyak 18,57 %, sektor pertanian mencapai 12,19 %. Selanjutnya kontribusi dari 14 sektor lainnya mencapai 39,22 %.
“Dari segi PDRB menggembirakan karena kontribusi PDRB Jatim terhadap PDB Nasional 14,92% per triwulan III-2019. PDRB Sektor Pertanian Jatim terhadap PDB Sektor Pertanian Nasional 13,53%, Sektor Industri Pengolahan terhadap PDB Sektor Industri Pengolahan Nasional 22,84%, sedangkan Sektor Perdagangan terhadap PDB Sektor Perdagangan Nasional 21,29%,” jelasnya.
Tak hanya pertumbuhan ekonomi dan PDRB yang mencatatkan hasil positif bagi Jatim, perkembangan inflasi di Jatim year on year (y.o.y) juga memiliki bahkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Pada November 2019, tingkat inflasi Jatim mencapai 2,20 % lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 mencapai 2,96 %.
“Komoditas memberikan inflasi terbesar diantaranya Bawang merah, Daging ayam ras, Telur ayam ras. Komoditas memberikan andil deflasi terbesar antara lain Cabai merah, Emas perhiasan, dan Cabai rawit,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim sambil menegaskan pentingnya koordinasi dengan lembaga vertikal dalam menjaga inflasi.
Masih terkait inflasi, lanjutnya, Pemprov Jatim terus berupaya mengendalikan harga agar tidak terjadi pelonjakan inflasi. Berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan harga pada tahun 2020. Diantaranya, melakukan pemantauan secara intensif harga kebutuhan pokok; melakukan tindakan korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, serta penimbunan; memastikan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar energi.
Selain itu juga mengupayakan pembentukan ekspektasi masyarakat melalui inspeksi pasar dan pergudangan, penyampaian upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, menghimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk tidak melakukan penimbunan, serta menghimbau masyarakat untuk mengkonsumsi bahan kebutuhan pokok secara wajar dan belanja bijak.
Sektor Peternakan dan Pertanian Jatim Berkontribusi Bagi Swasembada Pangan Nasional
Mantan Mensos RI di era Presiden Jokowi itu juga menyampaikan kontribusi sektor peternakan dan pertanian di Jatim. Kedua sektor tersebut mampu berkontribusi untuk swasembada pangan nasional.
Pada sektor peternakan, misalnya, berada pada peringkat pertama nasional selama tahun 2019. Sebagai contoh, 51 % populasi atau 278.930 ekor sapi berasal dari Jatim, produksi daging sapi menyumbangkan kontribusi nasional sebanyak 20 % atau 575.577 ton, ayam berkontribusi nasional sebanyak 28 % atau 50.539.430 ekor, bahkan susu sapi berkontribusi bagi nasional sebanyak 57 % atau 543.549 ton.
Untuk mempertahankan atau semakin meningkatkan sektor peternakan, Pemprov Jatim melakukan inseminasi buatan sejuta lebih anakan sapi atau yang disingkat dengan Intan Selaksa. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Intan Selaksa seperti revitalisasi Bank Sperma untuk mendukung optimalisasi pelayanan Inseminasi Buatan (IB), distribusi semen beku di 38 kabupaten/kota untuk mendukung Intan Selaksa melalui Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB).
Ditambahkan, selain itu juga penyediaan sarana pendukung Insemiansi Buatan (N2Cair), pemeriksaan kwalitas semen beku.
Bahkan Gubernur Khofifah terus menyampaikan tekad kepada para gubernur lainnya untuk mendeklarasikan mewujudkan Indonesia swasembada daging pada tahun 2024.
“Hal yang menjadi daya ungkitnya adalah Balai Besar Inseminasi Buatan. Kita memiliki para petugas pemeriksa kebuntingan, petugas inseminasi buatan. Optimalisasi pelayanan inseminasi buatan inilah yang di BBIB punya kemampuan produksi 4,3 juta semen beku. Dari 4,3 juta yang terpakai di Jatim sebanyak 1,7 juta. Tentu harapan kita provinsi lain bisa bersama- sama melakukan bagaimana target swasembada daging bisa kita wujudkan di Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut disampaikannya, Jatim dalam konstalasi nasional produksi sektor pertanian unggulan terdiri dari beras surplus 2,45 juta ton, jagung surplus 6,42 juta ton, bawang merah surplus 0,13 juta ton.
Untuk target tahun 2020 di sektor pertanian antara lain pengembangan padi sebanyak 10.963.922 ton, pengembangan jagung 6.807.711 ton, pengembangan kedelai 254.317 ton, pengembangan bawang merah 324.049 ton.
Selain itu, Pemprov Jatim juga memberikan alat mesin pertanian (pra panen) seperti pompa air sebanyak 40 unit, cultivator sebanyak 10 unit, dan hand tractor sebanyak 12 unit melalui APBD Jatim. Sedangkan untuk tractor R-2 sebanyak 762 unit, tractor R-4 sebanyak 92 unit, pompa air sebanyak 582 unit, rice transplanter 112 unit, dan cultivator sebanyak 212 unit melalui APBN.
Bahkan juga dilakukan asuransi pertanian melalui APBN dengan target 300 ribu Ha, embung pertanian melalui APBN dengan target 27 unit, rehab jaringan irigiasi tersier (RJIT) melalui APBN sebanyak 5 unit dan melalui APBD sebanyak 8.500 unit Ha, irigasi perpompaan melalui APBN 107 unit, serta irigasi perpipaan melalui APBN 11 unit.
2021, Seluruh Wilayah Jatim Terlistriki
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menargetkan seluruh wilayah Jatim akan teraliri listrik pada tahun 2021. Kondisi Rasio Elektrifikasi Jatim per Agustus 2019 telah mencapai 97,63 %, harapannya tahun 2020 akan naik menjadi 98,5 %.
“Antara lain yang kita ingin fokus adalah elektrifikasi di 22 pulau lagi yang ada di kepulauan Sumenep. Tertinggi yang belum terlistriki yaitu Sumenep dan Kepulauan, Sampang dan Bondowoso. Ini PR di tiga daerah ini, masyarakat yang belum terlistriki berbasis rumah tangga ini tiga yang terbesar,” pungkasnya.
Di akhir paparannya, Gubernur Khofifah masih menginginkan penerapan big data segera dilaksanakan di Pemprov Jatim. Ketika big data sudah disiapkan, maka Jatim juga bisa segera masuk pada era industri 4.0.
Selain itu, untuk sektor pariwisata Jatim ke depan dengan adanya Perpres 80 Tahun 2019 akan banyak proyek strategis yang akan dibangun untuk mendukung infrastruktur pariwisata di Jatim.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jatim Capai 5,4-5,8 % Tahun 2020
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim Difi Ahmad Johansyah mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jatim diproyeksikan mencapai 5,4-5,8 persen pada tahun 2020. Kunci pertumbuhan ekonomi yaitu tumbuh bersama-sama. Pola sinergi antar daerah juga diperlukan.
“Untuk tahun 2020 kita optimis menyentuh itu. Inflasi terendah sepanjang sejarah 2,20 %. Dengan inflasi tersebut, BI bisa fokus mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi,” pungkasnya.
Hadir dalam Press Conference tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Sekretaris Daerah Prov. Jatim, Kepala Perwakilan BI Jatim, Kepala Bidang Neraca Statistik BPS Jatim, Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.
