Jakarta, beritalima.com|- Eskalasi konflik Iran versus Amerika Serikat dan Isarel berdampak langsung pada ribuan warga negara Indonesia, termasuk lebih dari 58 ribu jemaah umrah dilaporkan belum dapat kembali ke Tanah Air sesuai jadwal akibat gangguan penerbangan internasional.
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak pemerintah agar tidak sekadar mengeluarkan imbauan, tapi menghadirkan langkah konkret dan terukur untuk menjamin keselamatan serta kepastian pemulangan para jemaah.
“Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun,” ukar Selly dalam keterangannya (1/3).
Menurutnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan maksimal, bukan hanya dalam aspek administratif, tapi juga keselamatan, kepastian layanan dan kepastian kepulangan. Situasi ini, katanya, telah menempatkan ribuan WNI dalam posisi rentan—baik dari sisi keamanan maupun kepastian perjalanan.
Selly apresiasi imbauan resmi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh yang menyatakan pemerintah terus memantau situasi dan mengambil langkah antisipatif. Namun ia mengingatkan, imbauan administratif saja tidak cukup.
“Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada imbauan. Harus ada skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jamaah tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” jelasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan menilai krisis ini menjadi ujian serius sistem mitigasi dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Ia menekankan tiga aspek strategis yang harus segera diperkuat.
Pertama, negara harus memiliki protokol krisis terstruktur, termasuk skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, hingga kepastian layanan selama masa darurat. Kedua, penguatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar memiliki manajemen risiko yang matang sehingga jamaah tidak menanggung dampak risiko global. Ketiga, koordinasi lintas kementerian dan perwakilan RI di luar negeri harus berjalan cepat, solid, dan berorientasi pada keselamatan warga.
Selly meminta pemerintah menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik, terutama keluarga jamaah yang kini diliputi kecemasan.
Jurnalis: rendy/abri
