JAKARTA, Beritalima.com– Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Zulkifli Zaini harus memperbaiki kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi yang dia pimpin sejak beberapa pekan lalu. Caranya, perusahaan plat merah ini harus tegas ke Independent Power Producer (IPP) yang lebih dikenal dengan pembangkit listrik swasta sebagai pemasok energi ke PLN.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PLN, Zulkifli Zaini beserta jajarannya di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pekan ini.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, jika diliihat sepintas memang laporan keuangan PLN terkesan untung tetapi jika diteliti lebih lanjut, nyatanya kondisi keuangan PLN masih rugi. “Itu sebabnya saya minta Zulkilfli mengevaluasi lagi berbagai program, kegiatan dan kerjasama PLN yang selama ini dinilai memberatkan kondisi keuangan PLN,” kata Mulyanto.
Pada kesempatan itu, wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten itu menyoroti berbagai program kerja dan kerjasama PT PLN dengan pihak luar atau swasta. PLN harus tegas dalam hal penetapan poin kerjasama dengan pihak manapun agar perusahaan setrum ini bisa untung. PLN jangan terlalu tergantung kepada kompensasi dan subsidi dari Pemerintah untuk memperbaiki laporan keuangan perusahaan.
“PLN itu utangnya banyak. Itu fakta. Tapi potensi pendapatannya juga sangat banyak. Namun sayang, selama ini potensi tersebut tidak dikelola dengan baik sehingga laporan keuangannya tetap minus,” kata politisi senior yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu.
Dikatakan, jika PLN ingin untung, lanjut Mulyanto, pimpinan perusahaan plat merah ini harus berani memutus kerjasama yang merugikan karena sebagai perusahaan milik negara yang memonopoli pengadaan dan pendistribusian listrik di tanah air, harusnya PLN punya posisi tawar yang kuat terhadap mitra kerja, termasuk kepada perusahaan pemasok listrik ke PLN.
“PLN jangan mau didikte pihak IPP jika pada akhirnya membuat rugi.
“Saya rasa kerjasama dengan beberapa IPP juga perlu ditinjau ulang. Kita lihat lagi bagian-bagian mana yang sebaiknya perlu dinegosiasi ulang agar PLN bisa tumbuh. Jangan seperti selama ini PLN seperti dicocok hidung oleh IPP. Seolah semua yang diproduksi IPP wajib dibeli PLN. Padahal belum tentu jumlah produksi itu yang diperlukan oleh masyarakat atau pelanggan. Kalau terus begini wajar jika PLN rugi,” tegas Mulyanto.
Lebih jauh peraih gelar Doctor of Engineering jebolan Tokyo Institute Technology (Tokodai), Jepang tersebut menjelaskan, PLN harus memprioritaskan potensi yang dimiliki ketimbang bekerjasama dengan IPP yang berorientasi profit. Sebagai perusahaan milik Negara, PLN punya tanggungjawab melayani kebutuhan listrik masyarakat. Hal itu tentu tidak sejalan dengan visi dan misi perusahaan swasta yang memang bekerja untuk mencari keuntungan.
“Kami dukung PLN dapat bekerja secara profesional tanpa diganggu oleh kepentingan pihak manapun. Listrik itu hajat hidup orang banyak sehingga negara perlu hadir untuk memenuhinya. Jangan diserahkan kepada swasta yang orientasinya mencari untung. Bisa bahaya nanti. Ujug-ujungnya rakyat yang rugi,” demikian Mulyanto. (akhir)
