MANOKWARI, Berita lima.com – Anggota Komisi II DPR RI, Djimi Demianus Idjie, S.H mengatakan, program Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua tidak akan dicabut oleh Pemeritah Pusat, kecuali terjadi tekanan akibat situasi politik.
“Otsus sebagai pilihan kebijakan negara, untuk bisa menata pemerintahan di Papua yang akan berlansung kapan saja. Namun yang harus perlu dibatasi adalah penyalaggunaan keuangan Otsusnya,” kata Djimi kepada wartawan saat mengikuti pertemuan dalam rangka reses Komisi II DPR-RI di Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Kabupaten Manokwari, Jum’at kemarin (15/12/2017).
Menurut Legislator Senayan asal Provinsi Papua Barat itu, Anggaran Otsus yang diberikan oleh negara kepada Papua dan Papua Barat hanya 2 persen, kemudian masa Otsus berlansung selama 25 tahun dan tinggal 4 tahun akan berakhir.
“Saya meminta, menjadi perhatian serius pemerintah daerah yang menerima dana otsus, tapi tidak memikirkan bagaimana dampak yang timbul akibat salah penyalaggunaan dana Otsus tersebut,” papar Jimmy.
Pemerintah daerah harus mengontrol pengelolaan dana otsus selama ini apakah tepat sasaran, mensejahterakan masyarakar atau tidak, Ivestasi apa yang dibuat menggunakan dana Otsus tersebut.
“Dana otsus habis entah dikemanakan selama ini, kami serius menyuarakan dengan Pemerintah Pusat terkait persoalan otsus di Tanah Papua. Sehingga pemerintah pun sudah mempertimbangkannya,” tegasnya.
Ternyata, kata Politisi PDI Perjuangan itu, lebih banyak uang masuk ke Negara ketimbang dana otsus yang kembali ke Papua Itu berarti negara tidak adil, jika demikian maka pemerintah pusat harus melanjutkan program otsus 25 tahun lagi.
Mantan Ketua DPR Papua Barat ini meminta pemerintah pusat untuk studi banding ke Baskou, Italia, Provinsi ini mendapat program otsus 10 tahun, kemudian diberikan referendum atas permintaan rakyatnya, setelah merdeka, semua orang di Boskau memberontak, mereka minta tetap di Italia.
“Dinamika politik itu bisa berubah kapan saja, tergantung waktu, yang kita inginkan adalah perlu dilakukan dialog secepatnya oleh Pemerintahan Joko Widodo bisa melanjutkan dana otsus di Papua,” pungkasnya.
Idjie menambahkan, pihaknya terus menyuarahkan kepada pemerintah Pusat tentang dana otsus, namun paling utama harus perbaiki produk legislasinya sehingga dana Otsus harus tetap ada di Tanah Papua, tegasnya. (AB)
