JAKARTA, Beritalima.com– Wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (MTB), H Johan Rosihan ST meyesalkan langkah Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) melakukan pengecatan pesawat kepresidenan di ketika banyaknya kebijakan pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga Negara pada masa pandemic virus Corona (Covid-19).
Menurut anggota Komisi IV DPR RI itu, pemerintahan Jokowi tidak sensitif karena di tengah keterbatasan, anggaran digunakan untuk hal-hal yang tak substansial seperti pengecatan pesawat kepresidenan. Padahal, dibanding mengeluarkan anggaran untuk pengecatan pesawat, lebih baik dana itu digunakan buat pemenuhan kebutuhan pangan.
“Ini membutuhkan anggaran tetapi malahan terus dilakukan pemotongan atau pengurangan anggaran dibanding tahun sebelumnya,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengkritik keras penggunaan anggaran buat pengecatan pesawat kepresidenan yang sangat tak realistis terhadap prioritas penggunaan anggaran pada masa pandemic yang sulit ini.
Seharusnya, pemerintahan Jokowi memprioritaskan pengalokasian anggaran bidang pertanian dan pangan untuk peningkatan produksi dalam rangka ketahanan pangan nasional. “Hal tersebut jauh lebih substantial karena langsung menyentuh kebutuhan rakyat dibanding penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat,” tegas Johan.
Legislator senior yang sangat peduli menyuarakan aspirasi rakyat dari NTB ini merinci perkembangan anggaran tanaman pangan yang mengalami refocusing pada APBN 2021 Rp 4,9 triliun sehingga berkurang menjadi Rp 3,2 triliun.
Demikian juga dengan ABT 2021 mengalami pemotongan anggaran, bahkan pagu indikatif 2022 dilakukan pengurangan sangat besar dibanding tahun ini. “Sebagai wakil rakyat, saya sangat sesalkan kebijakan pengurangan anggaran sektor pangan dan pertanian secara umum pada masa pandemi ini dimana petani kita sangat membutuhkan support dana dari APBN demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi berbasis Pertanian, urai Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menyatakan, daripada menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk pengecatan pesawat, lebih bermanfaat jika dialokasikan untuk menambah anggaran membantu daerah rawan pangan di Indonesia.
Menurut dia, Pemerintahan Jokowi seharusnya sadar, saat ini terdapat 26 kota/kab dalam status sangat rentan rawan pangan dan 20 kota/kab dalam status rentan rawan pangan serta 30 kota/kab dalam kondisi agak rentan rawan pangan sehingga terdapat 76 kota/kab yang harus segera mendapat tindakan khusus Pemerintah agar memiliki ketahanan pangan baik.
Ketua DPP PKS 2020-2025 ini menyarankan pemerintah lebih selektif dalam penggunaan anggaran kepada hal-hal yang lebih prioritas dan tidak hanya mementingkan symbol dan seremonial karena persoalan riil dari rakyat kita saat ini sangat banyak terutama urusan pangan.
“Saya minta Pemerintahan Jokowi fokus menangani penyebab utama dari banyaknya kabupaten yang rentan pangan serta segera tambah alokasi anggaran meningkatkan rasio konsumsi normative terhadap ketersediaan bersih dan menurunkan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan,” demikian H Johan Rosihan. (akhir)
