JAKARTA, Beritalima.com– Legislator dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan meminta Kementerian Pertanian (Kementan) menjadikan kesejahteraan petani sebagai indikator utama dalam menyusun program dan anggaran 2021.
Selama ini, ungkap Johan dalam keterangan pers melalui WhatsApp (WA) yang diterima Beritalima.com, Rabu (1/7) malam, prioritas dalam menyusun program dan anggaran lebih kepada peningkatan produksi pangan. Bahkan hal itu juga disampaikan Johan ketika mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementan di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta hari sebelumnya.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini beralasan, dalam RDP itu, nilai tukar petani dan nelayan
telah disepakati sebagai indikator untuk menyusun APBN 2021. Karena itu, peningkatan kesejahteraan para petani dan nelayan harus terwujud, tidak hanya berorientasi ke peningkatan produksi pangan saja,” tutur Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa tersebut menilai, selama ini peningkatan produksi pangan belum berdampak kepada kesejahteraan petani. Menurut Johan, peningkatan produksi pangan selama ini berbanding terbalik akibat dari menurunnya Nilai Tukar Petani (NTP) sejak Januari 2020.
Karena itu, Johan mendesak agar Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan anggaran untuk sektor pertanian sehingga dapat mencapai peningkatan produksi pangan sekaligus kesejahteraan para petani. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, NTP 2020 selalu menurun setiap bulan. Januari bernilai 104,16, Pebruari 103,35 bahkan Mei 2020 turun drastis menjadi 99,47.
Padahal buan itu saat petani panen raya serta produksi padi meningkat tetapi kesejahteraan petani malahan selalu turun. Karena itu, lanjut Johan, Pemerintah harus segera merubah orientasi yang lebih berpihak pada para petani. Selain punya target peningkatan produksi pangan, setiap Dirjen juga harus punya target pencapaian peningkatan NTP. “Sebagai wakil rakyat, kami bakal selalu mengawasi kinerja Pemerintah untuk mencapai kesejahteraan petani dan nelayan,” demikian H Johan Rosihan. (akhir)
