JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan ST meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) penyesuaian anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dari Rp 9,3 triliun menjadi Rp 6,7 triliun akibat dampak virus Corona (Covid-19) harus dimanfaatkan atau difokuskan untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat serta steakholder kehutanan.
Hal tersebut disampaikan legislator dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini dalam Rapat Kerja (Raker) virtual Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK, Dr Ir Siti Nurbaya Bakar beserta jajarannnya pekan ini. “Saya juga meminta KLHK mewaspadai dampak kesulitan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan hidup. Jangan sampai masyarakat kota yang pulang kampung menjadikan hutan sebagai lahan penghidupan baru,” urai Johan.
Legislator laki-laki kelahiran Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, 29 Oktober 1972 tersebut juga mengingatkan agar penyesuaian alokasi anggaran KLHK hendaknya tetap dilakukan efisiensi untuk digunakan pada program/kegiatan yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat di sekitar hutan dan membantu ketahanan ekonomi sektor kehutanan dari masyarakat terdampak wabah Covid-19.
“Untuk persoalan pengadaan masker, alat pelindung diri (APD) dan lain-lain sebaiknya sepenuhnya dikelola oleh Kemenkes yang telah ditambah anggarannya untuk hal tersebut, demikian juga dengan persoalan bantuan social, biarlah menjadi concern dari Kemensos yang juga telah dialokasikan penambahan anggaran tersebut,” tegas Johan.
Diingatkan, KLHK mesti mewaspadai agar Kawasan di sekitar hutan tidak menjadi zona merah dari penyebaran wabah Covid-19 karena sebagaimana diketahui pergerakan orang dari kota ke desa apalagi saat mudik sangatlah massif dan sampai hari ini disiplin protap pencegahan penularan Covid-19 sangat lemah dalam implementasinya. “Karena itu, KLHK mesti tetap melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan dengan luasan sebesar 1.450.000 Hektar,” papar dia.
Johan juga meminta agar KLHK memprioritaskan kegiatan bantuan ekonomi produktif untuk masyarakat di sekitar kawasan konservasi, seperti di sekitar Gunung Tambora dan Gunung Rinjani NTB. Selain itu, KLHK juga harus memastikan agar penyaluran bantuan pemerintah, khususnya untuk perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan tepat sasaran dan tepat guna. Artinya, bantuan itu untuk masyarakat yang aktif dalam perhutanan sosial untuk mengurangi dampak ekonomi dari wabah Covid-19,” demikian H Johan Rosihan ST. (akhir)
