JAKARTA, Beritalima.com– Anggaran Kementeian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LH) 2022 memperkuat sumbangan tapak untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan reformasi struktural. Karena itu, anggaran 2022 harus diprioitaskan untuk program-program konkret di tingkat tapak dan tidak boleh hanya hanya mengulang pelaksanaan program tahun sebelumnya.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Johan Rosihan ST kepada Beritalima.com di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/8) sore.
Johan berharap sektor LHK dapat menggerakkan ekonomi masyarakat dan membantu pemerataan ekonomi wilayah sesuai dengan potensinya, “Misalnya potensi pariwisata forestry, lingkungan konservasi, penguatan padat karya dan ketahanan pangan nasional,” kata Johan selesai mengikuti Rapat Kerja Komisi IV bersama Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan beserta jajarannya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tersebut meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyiapkan program konkret untuk meningkatkan industri pengolahan berbasis Pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi, serta memperbaiki proses pengurusan izin yang lebih memudahkan masyarakat untuk pengajuan hutan kemasyarakatan.
“Hal ini sangat penting dalam usaha peningkatan ekonomi nasional sebab realisasi selama ini per Agustus 2021 masih sangat rendah, yakni hanya 1,06 persen untuk penguatan ekonomi pariwisata serta 26,12persen buat program padat karya,” ungkap Johan.
Dia menegaskan agar KLHK lebih mempersiapkan dan menata program-program bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran untuk warga di dalam dan sekitar kawasan hutan serta program padat karya yang lebih luas menjangkau dan membantu kehidupan masyarakat kehutanan.
“Saya melihat, rata-rata realisasi program cash for work dalam mendukung program padat karya berupa aliran dana kepada masyarakat baru terealisasi sekitar 33,42 persen selama tahun ini. Jadi, perlu penataan yang lebih serius dari Kementerian KLH,” kata dia.
Johan juga menyoroti belum optimalnya realisasi anggaran KLHK per 23 Agustus 2021 yakni 49,7% dan serapan anggaran Badan Restorasi Gambut (BRG)) hanya 21,96 persen, dan jika dilihat dari jenis belanja, persentase realisasi terbesar justeru berasal dari Belanja Pegawai.
Atas situasi ini, lanjut Johan, saya melihat perlu evaluasi total terhadap kinerja KLHK dalam menyerap anggaran pada masa pandemi ini dimana seharusnya KLHK berperan optimal untuk memperkuat ketahanan pangan, bansos pada masyarakat kehutanan dan realisasi program padat karya yang sangat dinantikan rakyat yang banyak mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kemiskinan meningkat tajam pada masyarakat sekitar hutan.
Wakil rakyat ini juga mempertanyakan peran KLHK dalam mendukung PEN, karena menurut dia perlu standar dan kerja yang jelas buat KLHK dalam upaya memperkuat ketahanan pangan agar tidak tumpang tindih dengan kementerian lain. Demikian juga dengan peran memajukan pariwisata alam dan padat karya pada era pandemic ini.
Johan menggarisbawahi adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait masalah belanja barang dan modal yang terjadi setiap tahun. Artinya, tidak ada perbaikan kinerja dan tidak melaksanakan rekomendasi BPK RI serta kurang berfungsinya peran Itjen KLHK.
“Pada sisi lain, perlu strategi dari KLHK agar serapan anggaran 2021 bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya dan berdampak langsung terhadap upaya penguatan ekonomi masyarakat kehutanan,” demikian H Johan Rosihan ST (akhir)
