JAKARTA, Beritalima.com– Wakil rakyat dari Dapil dari I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan meminta Pemerintah lebih serius mewujudkan peternakan kerbau unggul dan sehat di Pulau Sumbawa melalui dukungan lingkungan yang kondusif.
Untuk itu, Pemerintah perlu segera membuat Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kerbau di Sumbawa dalam usaha pemeliharaan bibit kerbau unggul serta melakukan pemuliaan, produksi bibit kerbau dan pemasarannya. “Hal itu juga saya ungkapkan saat RDP dengan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Rabu lalu,” jelas Johan kepada Beritalima.com, Jumat (3/6) siang.
Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan, Pemerintah harus memprioritaskan pemeliharaan kerbau sumbawa yang merupakan rumpun kerbau lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Sumbawa dan telah dibudidayakan turun temurun. “Kerbau Sumbawa adalah kekayaan ternak asli Indonesia dan perlu dikembangkan serta dilestarikan”, urai Johan.
Saat ini Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) selalu menurun dan memiliki tren negatif. Contoh NTP Peternakan Februari 2020 tercatat 98,23 kemudian turun menjadi 98,12 Maret 2020, bahkan saat ini turun drastis. “Dari sini kita bisa melihat, peternak semakin mengalami kerugian dan Pemerintah harus hadir membantu peternak rakyat untuk lebih sejahtera”, kata Johan.
Dia meminta Pemerintah melakukan pengembangan khusus untuk kerbau sumbawa dengan meningkatkan target akseptor lebih dari 10.000 ekor dan menjadikan Pulau Sumbawa sebagai kawasan prioritas pengembangan dan Pemerintah menghentikan impor kerbau, fokus meningkatkan kesejahteraan peternak dengan cara meningkatkan NTPT mencapai 107,72 dan pengembangan populasi 1,19 juta ekor 2020.
Dengan segera dibentuknya UPT Kerbau di Sumbawa, kata Johan, akan memudahkan pencapaian target akseptor kerbau mencapai lebih dari 10.000 ekor serta target kelahiran di Sumbawa 270.450 ekor dan juga melakukan pengembangan kerbau Sumbawa untuk memenuhi kebutuhan daging nasional tahun ini. (akhir)
