JAKARTA, Beritalima.com– Legislator senior di Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan ST menyangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadikan pertanian sebagai fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Padahal, jelas anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu kepada Beritalima.com, Selasa (17/8) pagi, pertanian serta perkebunan telah membuktikan satu-satunya sektor yang tumbuh positif hampir satu setengah tahun pandemi virus Corona (Covid-19) melanda Indonesia.
Respon wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) itu setelah dia mendengar pidato kenegaraan dan nota Keuangan APBN 2022 yang disampaikan Presiden Jokowi di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/8).
Muatan pidato Jokowi tersebut, papar Johan, Pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 dalam kisaran 5,0 – 5,5 persen. Namun, menurut Johan, sangat disayangkan Jokowi tidak menjadikan sektor Pertanian sebagai fokus utama kebijakan APBN 2022, padahal pertumbuhan sektor Pertanian mencapai 1,75 persem 2020.
Produk Domestik Bruto (PDB) sektor Pertanian naik menjadi 13,71 persen dan tenaga kerja Pertanian meningkat tajam 36,71 juta Agustus 2019 menjadi 41,13 Agustus 2020. “Hal itu harusnya jadi dasar pertimbangan pentingnya memperkuat sektor Pertanian pada masa pandemic ini,” ujar Johan.
Wakil rakyat membidangi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Lingkungan Hidup (LH) ini menilai, Pemerintahan Jokowi harusnya sadar, pertanian membutuhkan dukungan APBN untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi, ungkap Johan, hendaknya menjadikan Pertanian sebagai basis ekonomi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat pada masa pandemi Covid-19 ini.
“Jokowi jangan hanya terobsesi pada pembangunan infrastruktur. Masa pandemi ini diperlukan keberpihakan nyata terhadap nasib para petani untuk menikmati kemerdekaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” urai dia.
Johan menggaris isi bawahi pidato Jokowi yang menyatakan, pemerintah terus mengembangkan sektor pangan untuk membangun kemandirian. Namun, pidato Jokowi itu tidak diikuti dengan dukungan terhadap sektor pertanian.
Realitanya, dari sisi dukungan anggaran sangat tidak memadai karena nota APBN 2021 Rp 21,8 triliun. Jumlah itu berkurang dengan dilakukan kebijakan refocusing hingga menjadi Rp 15,5 triliun. “Ini artinya dilakukan pemotongan Rp 6,3 triliun untuk kepentingan yang terkait urusan pangan. Dan, ini tentunya bertolak belakang dengan semangat membangun kemandirian pangan,” sesal Johan.
Diungkapkan, dukungan Pemerintahan Jokowi terhadap pangan patut dipertanyakan pada masa pandemi Covid-19 karena kebijakan yang diambil telah berdampak pada penurunan target produksi pangan nasional.
Dan, faktanya juga kita masih bergantung dengan impor pangan seperti komoditas bawang putih dengan realisasi impor mencapai 575.473 ton, impor daging sapi/kerbau 298.260 ton, impor gula pasir 971.295 ton serta impor komoditas lainnya. “Pemenuhan kebutuhan pangan domestik yang selalu bergantung kepada impor telah menciderai kemandirian pangan nasional,” tegas Johan.
Legislator kelahiran Pulau Sumbawa ini mengingatkan pemerintahan Jokowi, pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk pada kinerja ekonomi Indonesia dan harus diakui semua pihak, sektor pertanian yang masih menunjukkan kinerja cukup bagus atau tetap pada tren poditif.
“Melalui momentum hari kemerdekaan ini saya tekankan agar Pemerintah berupaya untuk menjaga harga beli produk petani di periode musim panen serta dibuat kebijakan pengendalian inflasi yang menunjukkan keberpihakan kepada petani,” demikian tutup Johan Rosihan. (akhir)
