JAKARTA, Beritalima.com– Wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H Johan Rosihan ST menyoroti sejumlah isu lingkungan hidup tidak sinkron dukungan anggaran dari APBN 2022.
Dari pendapat akhir Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat belum menempatkan porsi anggaran yang memadai untuk menjawab sejumlah persoalan lingkungan seperti dampak gas karbon, rumah kaca, masalah sampah, persoalan ketahanan maupun kedaulatan pangan.
Ini diungkapkan Johan terkait Rapat Paripurna DPR RI ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 yang salah satu agendanya mengenai pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN tahun anggaran 2022 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis lalu.
Anggota Komisi IV DPR RI membidangi Pertanian, Perikanan, Kehutanan Lingkungan Hidup (LH) ini berharap pertumbuhan ekonomi yang dicapai memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas LH termasuk menopang LH yang sehat saat ini dan masa akan datang.
Menurut anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tersebut, Pemerintahan Jokowi harus sadar, saat ini Indonesia sedang menghadapi persoalan emisi karbondioksida yang mencapai 2.300 juta ton dan terus terjadinya alih fungsi lahan hutan yang menjadi penyumbang utama dari emisi gas rumah kaca.
Johan menggarisbawahi pentingnya penyusunan APBN berwawasan lingkungan. Harus ada indikator jelas terhadap lingkungan hidup sebagai salah satu pilar dalam menentukan asumsi makro dari RUU APBN setiap tahun.
“Saya melihat, APBN berwawasan lingkungan sebagai sesuatu yang sangat penting, sebab kerusakan lingkungan yang kita alami sudah sedemikian parah dan gangguan keseimbangan ekosistem perlu segera dipulihkan demi keseimbangan lingkungan yang asri agar hidup kita lebih nyaman,” urai Johan.
Legislator ini juga menyoroti persoalan darurat sampah yang semakin mengkhawatirkan, Johan mendesak pemerintah harus berupaya keras mengurangi sampah domestik 30 persen dan mengurangi tingkat kebocoran sampah ke laut diupayakan 70 persen.
“Harus ada kebijakan tegas mengendalikan produksi dan konsumsi yang menimbulkan sampah plastik berskala besar dan edukasi massif kepada masyarakat agar memiliki perilaku yang lebih ramah lingkungan dan punya kesadaran tinggi untuk mencintai lingkungan,” urai Johan.
Johan juga mengingatkan pemerintahan Jokowi agar menyediakan daya dukung anggaran memadai untuk perbaikan kualitas LH. “Saya meminta Jokowi memprioritaskan pembangunan sarana prasarana (sarpras) penanganan sampah seperti fasilitas di lokasi prioritas, di destinasi wisata, Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Pemerintah juga perlu meningkatkan capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya. Tahun lalu capaian pengurangan sampah berkisar 18,48 persen, kira-kira sekitar 6.187.202 ton per tahun,” ucap Johan.
Dikatakan, pagu anggaran LH dan Kehutanan tahun depan hanya Rp 6,8 triliun dan engan anggaran sebesar itu pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas LH dengan indeks LH yang bisa mencapai 69,22 poin serta penurunan emisi gas rumah kaca yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah mencapai 17,22 persen.
“Saya selalu mendorong agar APBN disusun melalui pilar LH dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim serta pemanfaatan sumber daya hutan, lingkungan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Mari kita selamatkan lingkungan menuju masa depan yang lebih gemilang,” demikian H Johan Rosihan ST. (akhir)
