Jakarta – Presiden Joko Widodo menekankan kepada jajarannya untuk terus mengawasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang telah dilakukan pemerintah di 22 provinsi di Tanah Air. Hal ini sebagai bahan evaluasi pemerintah dari sejumlah rapat terbatas yang telah diselenggarakan sebelumnya untuk membahas proyek tersebut.
“Seluruh Proyek Strategis Nasional yang telah direncanakan harus betul-betul dimonitor, betul-betul diawasi, dan juga dipastikan sejauh mana kemajuan pelaksanaannya di lapangan. Apakah sudah dimulai apakah ada hambatan harus kita ikuti,” ujar Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas, Rabu
Berdasarkan laporan yang diterimanya, saat ini terdapat 225 proyek dan satu program di 14 sektor infrastruktur yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dari sejumlah proyek tersebut, hanya 20 proyek atau sekira 9% yang telah selesai. Selebihnya masih berada pada tahapan yang berbeda, mulai dari tahap perencanaan, transaksi, hingga konstruksi.
“Memasuki tahap konstruksi 94 proyek atau 42%, 13 proyek atau 5% berada pada tahapan transaksi, serta 83 proyek atau 37% dalam tahap perencanaan,” ungkapnya.
Selain itu, Kepala Negara juga mendapatkan usulan penambahan 55 proyek baru serta satu program dalam Proyek Strategis Nasional. Terkait hal tersebut, Presiden mengingatkan agar proyek yang diusulkan harus diseleksi secara ketat.
“Saya ingatkan lagi agar Proyek Strategis Nasional yang sudah berjalan ataupun Proyek Strategis Nasional baru memberikan dampak pada upaya kita bersama memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang mampu mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan antarwilayah, maupun ketimpangan pendapatan,” kata Jokowi.
“Untuk itu harus bisa dihitung dampak dari Proyek Strategi Nasional baru bagi penyerapan tenaga kerja maupun nilai tambah yang diciptakan bagi perekonomian daerah ,” tambahnya.
Lebih lanjut, Presiden juga mengingatkan agar Proyek Strategis Nasional tersebut betul-betul terintegrasi dengan pengembangan sektor unggulan yang sedang dijalankan oleh daerah. “Saya minta Proyek Strategis Nasional baru juga harus mampu menopang, mendukung sektor-sektor unggulan yang sedang dikembangkan oleh daerah,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk terus mendorong keterlibatan swasta atau badan usaha untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Tanah Air.
“Saya minta agar skema Pembiayaan Infrastruktur Non-Pemerintah harus diatur dengan jelas sehingga mampu menarik investasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur yang kita jalankan,” ujar Presiden.
(Okn)
