JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kokesra), Fahri Hamzah mendesak Pemerintah dibawah pimp;inan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencairkan sisa dana bantuan kepada masyarakat korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Soalnya, ungkap wakil rakyat dari Provinsi NTB itu, dirinya menganggap masyarakat NTB hingga saat ini masih berada dalam situasi darurat. Karena itu, politisi senior tersebut mengingatkan pemerintahan Jokowi untuk memastikan kekurangan alokasi anggaran penanganan bencana di NTB, sehingga pembiayaan perbaikan rumah masyarakat segera diselesaikan.
Itu disampaikan kader sekaligus deklarator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) usai memimpin Rapat Kerja Tim Pengawas dengan Pemerintah Pusat dan Daerah (Pemda) NTB terkait Evaluasi Pembiayaan dan Penanganan Dampak Gempa NTB di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta (13/3).
“Rapat pengawasan ini untuk memastikan bantuan kepada masyarakat korban gempa itu harus terealisasi tepat, karena apapun ini kan situasi darurat. Korban masih banyak hidup di tenda belum mendapat bantuan terutama perumahan itu sangat berbahaya karena musim hujan dan sebagainya,” ujar Fahri.
Dia menginginkan pemerintah dapat concern terhadap permasalahan ini terlebih masalah pembiayaan sudah melampaui target yang dijanjikan Desember lalu.
Selain itu, kata Fahri, tujuan mengundang Pemda NTB ikut rapat evaluasi ini karena dia berharap lubang-lubang yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dapat ditelusuri serta ditemukan solusinya.
Setelah rapat evaluasi ini, lanjut Fahri, ketika pemda pulang ke daerah dan mendapat pertanyaan dari masyarakat, pemerintah bisa menjawab. Itulah harapan kita dan kita ingin sekali pemerintah concern terhadap hal ini kan nominalnya juga tidak terlalu banyak, paling banyak kan tadi uangnya Cuma 1,4 triliun sisanya itu.
“Sudahlah, cairkan saja bantuan itu segera. Ini kan kalau ada gempa gini dalam perspektif pembiayaan yang kita sebut ini adalah dukungan sedekah yang tidak perlu terlalu banyak kita bicara prosedur,” tegas politisi kelahiran Sumbawa, NTB, 10 Nopember 1971 tersebut.
Pada kesempatan itu, Fahri juga menyampaikan bahwa Tim Pengawas DPR RI mendesak pemerintah memperbanyak Lembaga Keuangan (Bank) selain BRI dan meminta agar Bank itu tidak menjadi lembaga verifikasi karena hanya memperlambat prosedur saja.
“Kalau bank itu langsung saja kalau bisa uang yang ditransfer itu jangan lagi ke BRI saja, suruh transfer di ntb itu pakai bank lain. Kan bank bumn banyak juga supaya dapat mempercepat ini,” demikian Fahri Hamzah. (akhir)
