JAKARTA, Beritalima.com– Persetujuan DPR RI melebur Kementerian Riset Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan&Kebudayaan (Kemendukbud) membawa konsekuensi Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menambah Wakil Menteri untuk Kementerian yang baru dibentuk tersebut.
Menurut Wakil Ketua DPR RI, Dr H Azis Syamsuddin, perlunya ada Wakil Menteri (Wamen) karena penggabungan kedua kementerian tersebut bakal menambah beban menteri yang dipercaya memimpin kementerian itu.
“Ya, kalau beban berat kan nanti bisa dipilih dan dibantu dengan adanya wamen. Tidak ada pekerjaan yang berat kalau passion-nya orang tersebut memang di situ dan harus orang yang tepat. Jadi, menteri nantinya dibantu wamen,” kata Azis kepada awak usai menjadi narasumber diskusi Forum Legislasi di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/4).
Usulan jabatan wamen Kemendikbud, kata politisi senior Partai Golkar ini, tentu harus disesuaikan dengan kehendak Presiden Jokowi, selaku pemilik hak prerogatif, termasuk penempatan menteri di pos baru, yakni Kementerian Investasi.
“Itu saya sampaikan kewenangannya ada di presiden. Saya dalam hal ini Parlemen akan support nanti, pengawasannya akan dilakukan Parlemen di dalam rapat-rapat kerja komisi 1 sampai 11,” kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Lampung tersebut.
Soal peleburan dua kementerian ini, lanjut Aziz, sudah disetujui Parlemen dalam Rapat Paripurna teraakhir, Jumat pekan lalu. Soal efektif atau tidak peleburan itu, tentunya harus efektif karena dalam peningkatan indeks pembangunan manusia yang diperlukan adalah riset dan prestasi.
“Dalam sisi development, semua negara dan instansi harus memperkuat riset. Jadi, sudah tepat bagi bapak presiden membuat badan riset dan investasi negara ini untuk dijadikan satu dengan Mendikbud. Apalagi dulu kan pernah jadi satu, kemudian di pisah, dijadikan satu lagi. Kenapa? Karena fokus pemerintah sekarang bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia.”
Indeks pembangunan manusia tidak akan meningkat kalau riset dan developmentnya tidak berjalan. Dan, ini perlu eksersais, dari waktu-waktu dan perlu orang yang fokus dan punya pengalaman jam terbang cukup untuk menduduki posisi nanti di kementerian tersebut,” demikian Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Poltiik dan Keamanan (Korpolkam) itu. (akhir)
