JAKARTA, beritalima.com – Seperti dilansir media online, http://m.monitor.co.id/artikel/detail/10221, Kamis, 8 Februari 2018. Jumhur Hidayat, Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menilai, saat ini media-media mainstream (media besar), Sebagai kacung pemerintah.
Dimana berbagai kasus terkait korban maupun pelaku over charge acap kali tenggelam dan tidak dimuat di media-media mainstream, cenderung menutupi borok pemerintah dalam hal perlindungan buruh migran. Demikian hal itu diungkapkan Jumhur ketika menghadiri diskusi bertemakan “Apakabar Perlindungan Buruh Migran Indonesia”di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018), terkait maraknya kasus over charge, atau ongkos berlebih yang dibebankan kepada TKI.
“Contohnya SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), dia punya ratusan kasus over charge, dia sudah berbicara kemana-mana, sama media mainstream tidak dimuat tuh. Karena akan memukul pemerintah,” kata Jumhur saat menghadiri diskusi bertema,” ujarnya.
Lanjut Jumhur, kebebasan pers bukan milik masyarakat khususnya buruh migran, melainkan hanya untuk pemilik media. “Jadi yang berpotensi memukul pemerintah, tidak dimuat oleh media mainstream. Jadi sehancur-hancurnya padahal situasi saat ini. Kami bukan penyelenggara pers banyak yang berteriak, tapi kalau tidak dimuat buat apa,” pungkasnya.
Dalam versinya yang ditujukan pada media mainstream sebagai kacung pemerintah, ia pun menganalogikan The freedom of the press, is the freedom of the press owner.
“Bukan kebebasan anda, bukan kebebasan saya, bukan kebebasan saudara yang membawa ratusan buruh migran diperas sampai Rp.80 juta, minta dimuat di media, nggak ada yang muat, karena takut menjelekkan pemerintah,” ujarnya. dedy mulyadi
