JAKARTA, Beritalima.com– Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mendorong penerapan digitalisasi pemasaran dalam sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Soalnya penerapan digitalisasi ini untuk meningkatkan pemasaran produk UMKM.
Namun, ungkap anggota Komisi XI DPR RI, A Junaidi Auly dalam keterangannya kepada awak media, penerapan digitalisasi di UMKM saat ini masih bersifat sektoral sehingga belum dapat diakses secara merata di berbagai wilayah. Karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan pemerataan digitalisasi dalam pemasaran UMKM di tanah air yang jumlahnya tidak sedikit.
“UMKM di sektor pertanian dan perikanan penting untuk diperhatikan khususnya terkait platform pemasaran. UMKM di sektor ini penting untuk lebih dipermudah dalam memasarkan produk. Bahkan di beberapa daerah, ketimpangan ini masih terasa, apalagi jika melihat pemerataannya ” jelas Junaidi dalam agenda Sosialisasi Pemberdayaan UMKM dalam rangka Peningkatan Daya Saing dengan Bank Indonesia (BI) di Bandar Jaya, Lampung Tengah, awal pekan ini.
Wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Lampung tersebut lenih jauh mengatakan, UMKM kini harus terus didorong untuk go digital agar dapat mengembangkan usahanya lebih luas. Namun, pendampingan dalam bimbingan teknik penting untuk terus dijalankan dalam rangka meningkatkan daya saing.
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, hingga 2018, Indonesia memiliki sekitar 64 juta pelaku UMKM. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 20 persen, atau sekitar 12 juta yang melek digital.
Menurut Junaidi, selain digitalisasi pemasaran ada hal yang penting dilakukan pemerintah yaitu menyusun pemetaan UMKM dalam rangka menyelaraskan antara kebutuhan dan ketersediaan produk di setiap daerah. “Kedepan pemerintah penting untuk membuat pemetaan terkait UMKM antar daerah. Pemetaan di setiap daerah bisa dilihat dari jenis usahanya sampai dengan estimasi kapan waktu panen. Dengan pemetaan ini diharapakan kebutuhan daerah bisa ditutupi oleh produk-produk UMKM,” tutup Junaidi. (akhir)
