JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Komisi XI DPR RI, Ir H Junaii Auly mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang Pemerintah hingga akhir Juli 2021 mencapai Rp 6.570,17 triliun atau naik 0,23 persen dari bulan sebelumnya yaitu Rp 6.554,56 triliun.
“Pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan dan meredam keinginan untuk terus berutang. Tidak dipungkiri bahwa belanja pemerintah pada sektor kesehatan, perlindungan sosial harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, tetapi terus berutang juga akan berbahaya pada situasi pendapatan negara yang semakin terpuruk,” ujar Junaidi dalam rilis yang diterima awak media. Kamis (2/9) petang.
Lebih jauh, wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Lampung itu mengatakan, Pemerintahan Jokowi juga harus memperhatikan beban bunga utang yang harus ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebab APBN merupakan uang dari rakyat. “Dalam jangka panjang dan tak memperhitungkan dengan cermat tingkat produktivitas setiap rupiah yang dikeluarkan,” kata dia.
Dalam Rancangan APBN 2022 pemerintah mengalokasikan Rp 405,87 triliun untuk pembayaran bunga utang. “Ini menjadi rekor dan bisa lebih besar lagi di tahun kedepannya ditengah posisi utang yang terus meningkat,” ungkap Junaidi.
Karena itu, pria kelahiran Tanjung Kaang, Bandar Lampung tersebut mengingatkan kepada pemerintah terkait dampak negatif dengan melonjaknya utang terhadap kesinambungan fiskal. Alokasi belanja untuk bayar bunga utang berbanding lurus dengan terus meningkatnya jumlah utang pemerintah.
“Beban bunga utang yang akan dibayar pemerintah tahun depan akan mengurangi fleksibilitas belanja fiskal yang dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat seperti anggaran kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial,” demikian Junaidi Auly. (akhir)
