Jombang | beritalima.com – Sekolahan swasta khususnya SD dan SMP di Kabupaten Jombang jumlah siswanya dibawah 100 orang bahkan ada yang jumlahnya 7 orang setiap penerimaan siswa baru. Kendati demikian masuk data pokok pendidikan (Dapodik) meskipun jumlah siswanya sangat minim sekali.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Safak Efendi, M.Pd.I menyatakan ridak membedakan sekolah negeri dan swasta ketika ada pembinaan kelembagaan sekolah semua diikutkan. Salah satunya dalam peningkatan mutu untuk 143 jumlah SMP di Kabupaten Jombang diikutkan dan tidak ada bedanya.
“Data ada, laporan kegiatan ada. Kelembagaan mulai dari perizinan termasuk sekolah terdampak longsor berdasarkan Permendikbud 33 diundang semua,” tutur Safak kepada beritalima di kantornya, Selasa (11/3/2025).
Dalam kelembagaan berdasarkan keterangan Kabid Pembinaan SMP, bagaimana membina sekolah sekolah yang swasta menjadi pembinaannya. Pembinaan dalam bentuk administrasi dan manajemen juga didampingi pengawas.
“Kalau sekolah negeri 95% sudah standar pengembangannya namun sekolah swasta berdiri diatas yayasan jadi pengembangannya saya serahkan kepada yayasan,” terangnya.
Yayasan diterangkan Safak, yang mengembangkan sekolah dan mengangkat guru dan pegawainya. Namun Dinas pendidikan tidak berani memberikan pembinaan langsung kepada gurunya melainkan diserakan kepada yayasannya.
“Belum lama kita mengundang semua ketua yayasannya dan kita minta bertanggungjawab penuh kepada sekolah baik administrasi maupun menejemen pembangunan sekolah dan kesejahteraan karyawan,” tegas Safak.
Di tempat yang sama dijelaskan Indah, Kasi Kelembagaan dan Sarpras SMP terhadap menejemen pembangunan terkait pembangunan fisik, administrasi untuk pengajuan jumlahnya di dapodik tidak ada. Hanya saja diterangkan Indah terkait anggaran yang dikucurkan dari APBD hanya menyentuh untuk SMP Negeri.
“Sedangkan SMP Swasta biasanya melalui dana pokir dari DPRD yang diajukan oleh yayasan,” jelas Indah.
Hal lain kendati jumlah siswanya minim tetap mendapat dana bantuan operasional sekolah sepanjang masuk data pokok pendidikan dari pemerintah pusat khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
“Itu ada laporan dan pertanggungjawabannya serta ada pengawasannya baik untuk BOS reguler dari pusat maupun BOSDA dari APBD Kabupaten Jombang,” imbuh Indah.
Masih diungkapkan Safak terhadap jumlah siswa SMP Swasta yang minim harus mengedepankan sistem bukan mengedepankan kurikulum. Bagaimana memperkenalkan sekolah jadi tidak hanya kurikulum saja.
“Sekolah itu tidak butuh kurikulum saja, harus punya sistem, sekolah itu harus punya sistem, yang dibesarkan bukan kurikulum,” ucapnya
Kurikulum tandas Safak untuk mutu dan pendukung anak anak sedangkan sistem membutuhkan cara untuk bagaimana mendapatkan siswa yang banyak berdasarkan kiprah kesiswaannya. Salah satunya banyak membuat kegiatan kegiatan di masyarakat.
Jurnalis : Dedy Mulyadi
