BANYUWANGI,Beritalima.com – Kepala Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, Mudhofir, angkat bicara terkait polemik program ketahanan pangan berupa usaha ternak bebek yang dikelola BUMDes setempat. Ia mengaku heran lantaran kandang bebek kini mangkrak, sementara anggaran yang digunakan disebut telah habis seluruhnya.
Muhdofir menjelaskan, program tersebut berawal dari proposal yang diajukan BUMDes dengan tujuan mengembangkan usaha bebek petelur sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional. Proposal itu, kata dia, telah dibacanya secara garis besar sebelum dana dicairkan.
Dalam proposal tersebut, BUMDes mengajukan anggaran pembangunan kandang sebesar Rp34.990.000, biaya budidaya bebek Rp74.568.200, pembelian bebek petelur siap produksi senilai Rp117 juta, sewa lahan Rp3 juta, serta biaya operasional Rp45.750.000. Total anggaran yang diajukan mencapai Rp275.308.200.
Namun, Mudhofir menegaskan bahwa tidak seluruh anggaran itu dapat dicairkan. Dana yang benar-benar tersalurkan hanya Rp198 juta dari program ketahanan pangan melalui Dana Desa.
“Dana sisanya tidak bisa cair karena DD dari pusat dihentikan. Itu di luar kendali pemerintah desa,” ujarnya.
Yang menjadi tanda tanya besar bagi pihak desa, lanjut Muhdofir, adalah realisasi pembelian bebek. Menurut informasi yang ia terima, BUMDes hanya membeli 700 ekor bebek dengan harga sekitar Rp95 ribu per ekor.
“Kalau 700 ekor, berarti habis sekitar Rp66,5 juta. Itu jelas tidak sampai Rp117 juta seperti di proposal,” tegasnya.
Lebih jauh, Mudhofir menyebut bahwa bebek-bebek tersebut kini telah dijual oleh pihak BUMDes. Dengan kondisi tersebut, seharusnya masih terdapat dana dari hasil penjualan ternak.
“Artinya uang itu mestinya masih ada. Tapi kok informasinya dana habis semua,” katanya.
Ia juga menyoroti biaya pembangunan kandang yang dalam proposal hanya sekitar Rp34,9 juta. Dengan angka tersebut, menurutnya tidak masuk akal jika seluruh dana program ketahanan pangan disebut terserap, sementara kandang justru mangkrak dan tidak difungsikan.
Mudhofir mengungkapkan bahwa setelah Ketua BUMDes, Agung Subastian, menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), yang bersangkutan menyampaikan rencana untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Meski demikian, ia mengaku belum membaca secara detail SPJ tersebut dan memilih menunggu pembahasan resmi dalam musyawarah desa.
Sementara itu, upaya wartawan untuk mengonfirmasi langsung kepada Ketua BUMDes Agung Subastian belum membuahkan hasil. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, yang bersangkutan tidak merespons dan tidak mengangkat panggilan hingga berita ini diterbitkan.(Rony//B5)
