MADIUN, beritalima.com- Bupati Madiun, Jawa Timur, melantik dan mengambil sumpah jabatan tujuh kepala dinas atau setingkat eselon IIB, di pendopo Rongn Jumeno, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun di Mejayan, Jumat 20 Oktober 2017.
Salah satu pejabat yang dilantik yakni Sawung Rehtomo, menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggantikan Barono yang ‘dikotak’ menjadi staf ahli bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan, yang sebelumnya ditempati Sawung.
Selain nama itu, bupati juga melantik Yudi Hartono ebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga,
Eko Yunianto sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Arik Krisdianto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Bambang Brasianto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Supriyadi sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Selain tujuh pejabat eselon IIB, turut pula dilantik puluhan pejabat eselon III dan IV. Total semua pejabat dilantik sebanyak 124 orang.
Bupati Madiun, H. Muhtarom, mengatakan, pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
“Itu ada jabatan setara eselon IIIA menjadi eselon IIB. Diantaranya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Satpol PP, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perpustakaan,” terang H. Muhtarom.
Dengan adanya pengisian kekosongan ini, lanjutnya, terjadi pergeseran. “Ada yang geser saja, ada yang promosi. Kalau jumlahnya semua ada 124 orang. Diantaraya tujuh pejabat eselon IIB, 13 eselon IIIA, 22 eselon IIIB, dan 79 eselon IVA dan IVB,”papar H. Muhtarom.
Muhtarom minta, karena sudah memasuki tri wulan keempat, semua pejabat harus melakukan evaluasi kinerja masing-masing.
“Karena semua OPD (Organisi Perangkat Daerah) sudah membuat surat pernyataan target kinerja. Ini semua nanti harus bisa clear 100 persen. Kemudian juga percepatan serapan anggaran. Karena kalau serapannya lemot atau pada penghujung tahun anggaran rendah, maka dari rendah itu kita akan mendapatkan finalisasi dari pemerintah pusat. Ini yang tidak kita harapkan,” papar H. Muhtarom. (Dibyo).
