JAKARTA, beritalima.com- Dalam rapat gimpinan (Rapim) Polri, Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Mohammad Iqbal, memaparkan pentingnya strategi manajemen media sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam memelihara sekaligus menciptakan kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Tentunya Polri, sebagai penanggung jawab keamanan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 2/2002, kita berkepentingan untuk melakukan manajemen media,” kata Iqbal dalam paparanya di hadapan peserta Rapim Polri, di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 29 Januari 2020, kemarin.
Era digitalisasi ini, lanjutnya, tentu menimbulkan ekses yang negatif, sehingga terjadinya revolusi king of fake atau maraknya berita palsu hingga bias informasi ditengah-tengah masyarakat yang menjadi salah satu faktor penyebab gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Pada intinya, menajeman media itu bagaimana menekan isu negatif dan menaikan isu positif,” tandasnya.
Untuk itu, paparnya, tidak berlebihan jika Kapolri, Jendera Pol Drs. Idham Azis, M.Si, dan pendahulunya, Jenderal (Purn) Tito Karnavian, menempatkan menajemen media sebagai program prioritas.
“Karena di lingkungan, baik global maupun regional telah menghendaki Polri untuk melakukan pemetaan media secara profesional,” tambahnya.
Mantan Wakapolda Jawa Timur ini menuturkan, pada prinsipnya semua kementrian dan lembaga membutuhkan restu dari masyarakat, dan media merupakan representasi dan suara dari masyarakat. Untuk itu, selain membangun sistem, Humas Polri juga menjalin kemitraan terhadap media itu sendiri.
“Kita komunikasi intensif kepada media, bukan hanya ketika ada masalah saja, kita curi hatinya,” tuturnya.
Dengan manajeman media, ungkapnya, Polri bisa menjadi pemain dalam menentukan isu, mengelola hingga mendiktenya.
“Saya pernah diberitahu oleh bapak Kapolri, bahwa Kadiv Humas itu bukan lagi sekedar juru bicara, tapi dia tampil sebagai king maker,” ungkapnya.
Menurutnya lagi, Humas saat ini menjadi bagian penting bagi semua Satuan Kerja (Satker) di setiap Polda. Ia mencontohkan pentingnya peran humas ketika ada pengungkapan sebuah kasus yang menjadi perhatian masyarakat jika tanpa di amplifikasi dengan baik, tentu sangat disayangkan.
“Karena media itu 80 persen dapat mempengaruhi persepsi publik,” tandasnya.
Pada intinya, urainya, dalam rangka strategi manajemen media harus piawai dalam mengemas narasi. Hal ini menjadi keharusan jika narasi yang dikemas dengan baik dan pas tentunya akan berdampak positif.
“Misalnya kejadian begal, lalu karena marak di sosial media menjadi faktor pembentuk opini publik daerah itu tidak aman. Nah ketika itu bisa diungkap, lalu diberitakan masif hingga viral tentu akan merubah persepsi publik. Ini upaya membentuk opini jaminan keamanan,” pungkasnya. (Lili).
Ket.Foto: Irjen Pol Mohammad Iqbal (atas).
