KAI Daop 7-Kejari Blitar Teken MoU Terkait Perkara Datun
MADIUN, beritalima.com- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun, Jawa Timur, melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Blitar terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Kota Blitar, Rabu 4 Maret 2025.
Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, selaku pihak pertama dan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, Romulus Haholongan, selaku pihak kedua.
Kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi KAI Daop 7 Madiun, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Vice President KAI Daop 7 Madiun, Ali Afandi, menyampaikan, kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
“Sebagai BUMN yang menjalankan operasional perkeretaapian, KAI Daop 7 Madiun tidak terlepas dari berbagai dinamika dan potensi permasalahan hukum, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Melalui MoU ini, kami berharap penanganan permasalahan hukum dapat dilakukan secara profesional, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ucap Ali Afandi.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Romulus Haholongan, dengan moto “Petarung, Profesional, Etika, Tangguh, Amanah, Responsive, Uji, Netral dan Gigih”, siap mendukung hal-hal positif yang dilakukan oleh KAI Daop 7 Madiun.
“Kami akan mendukung dan membantu memperoleh apa yang menjadi hak KAI” tegas Romulus Haholongan.
Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan para pihak.
Ali Afandi menambahkan, sinergi antara KAI dan Kejaksaan merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga aset negara serta memastikan setiap kebijakan dan tindakan korporasi tetap berada dalam koridor hukum.
“Kami meyakini kolaborasi ini tidak hanya memperkuat aspek perlindungan hukum perusahaan, tetapi juga mendukung pelayanan transportasi kereta api yang semakin aman, andal, dan berintegritas bagi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan adanya kerja sama ini, KAI Daop 7 Madiun berharap seluruh proses bisnis dan operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih tertib administrasi, transparan, serta memiliki kepastian hukum yang kuat. (Hms/editor Dibyo).
