TORAJA UTARA – Kasus yang menimpa sejumlah pejabat di daerah, Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK) rupanya mendapat tanggapan dari Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan.
Kalatiku, saat memberikan keterangan persnya, Selasa (19/09) diruang kerjanya kepada wartawan beritalima.com, mengungkapkan, jika penggunaan anggaran sesuai mekanisme dan aturan yang ada tidak perlu kasus yang dialami oleh sejumlah pejabat daerah terjadi OTT.
Orang nomor satu di Bumi penghasil komoditi kopi ternama ini, justru sangat menyayangkan OTT tersebut harus dilakukan oleh pihak KPK.
” Jika kerja benar serta tidak melenceng dari prosudur yang ada OTT itu mestinya tidak perlu terjadi,” jelas Kalatiku.
Bupati mengungkapkan kembali pengalaman kerjanya disalah satu Departemen, yang mengelola triliunan dana tidak pernah merasa takut soal adanya OTT yang dilakukan oleh KPK.
” KPK itu melakukan tugasnya secara proporsional, jika ada pejabat yang terkena OTT saya kira apa yang dilakukan oleh KPK itu sesuai mekanisme yang ada,” tambahnya.
Justru dalam kesempatan itu, Bupati Toraja Utara menekankan sebaiknya setiap OPD kerja yang benar. Jika itu dilakukan tidak perlu takut adanya OTT. ” Kalau kerja tidak benar, terutama soal mengelola anggaran pasti ada rasa takut dan kwatir,” tutupnya. (Gede Siwa).
