BANYUWANGI,Beritalima.com – Program ketahanan pangan nasional yang digulirkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, kini menuai sorotan. Kandang bebek yang dibangun dengan anggaran ratusan juta rupiah dilaporkan mangkrak dan tak pernah difungsikan sebagaimana mestinya.
Kandang bebek tersebut berlokasi di Dusun Kemloso, Desa Benculuk. Hingga kini, bangunan itu tampak kosong dan tak berpenghuni. Ironisnya, sejak awal berdiri, kandang tersebut tidak pernah diisi bebek, padahal proyek ini digadang-gadang sebagai penguatan ketahanan pangan desa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, total anggaran yang telah disalurkan untuk program ini mencapai Rp208 juta. Dana tersebut bersumber dari program ketahanan pangan sebesar Rp198 juta dan penambahan modal BUMDes dari Dana Desa (DD) sebesar Rp10 juta. Awalnya, desa menganggarkan Rp275 juta, namun tidak seluruhnya bisa dicairkan.
Kepala Desa Benculuk, Mudhofir, menjelaskan bahwa sebagian anggaran sebesar Rp75 juta tidak dapat disalurkan karena adanya kendala Dana Desa distop pencairannya oleh pemerintah pusat pada akhir tahun kemarin.
“Yang disalurkan itu total Rp208 juta. Dana ketahanan pangan Rp198 juta, ditambah penambahan modal BUMDes dari Desa Rp10 juta,” jelasnya. Senin (02/01/2026).
Terkait pertanggungjawaban, Mudhofir menyebut Ketua BUMDes, Agung Subastian, telah menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada akhir Desember lalu. Namun, ia mengaku belum sempat mencermati secara detail laporan tersebut. Saat ditanya perkembangan program, ia justru mendapati kandang belum sepenuhnya selesai.
Mudhofir juga mengungkapkan bahwa BUMDes sempat membeli 700 ekor bebek dengan harga Rp95 ribu per ekor. Namun, bebek-bebek tersebut kini telah dijual.
“Bebeknya sudah dijual semua,” ungkapnya, tanpa merinci alasan penjualan maupun hasil yang diperoleh.
Sementara itu, Bendahara Desa Benculuk, Bustanul Arifin, menjelaskan bahwa Dana BUMDes untuk program ketahanan pangan nasional tidak seluruhnya cair dari pemerintah.
Dari total alokasi sebesar Rp275 juta, dana yang diterima dan disalurkan ke rekening BUMDes hanya Rp208 juta.
“Dana tersebut kami transfer ke rekening BUMDes dalam dua tahap. Tahap pertama pada bulan Oktober sebesar Rp200 juta, dan tahap kedua pada bulan Desember sebesar Rp8 juta,” jelas Bustanul.
Terkait sisa dana yang belum terealisasi, Bustanul menegaskan bahwa hal itu bukan karena penahanan di tingkat desa.
“Memang dari pemerintah belum cair. Informasi sementara yang kami terima seperti itu,” ujarnya.
Lokasi kandang sendiri disebut disewa selama tiga tahun milik warga setempat. Menariknya, pengelolaan teknis program ini melibatkan beberapa pihak, di mana urusan kandang disebut menjadi tanggung jawab pendamping desa, sementara pengadaan bebek dibantu urus oleh pihak BPD bernama SG.
Atas kondisi tersebut, Pemerintah Desa Benculuk berencana segera menggelar musyawarah desa (musdes) untuk membahas keberlangsungan dan evaluasi BUMDes.
Langkah tersebut diharapkan bisa membuka tabir persoalan sekaligus memastikan pengelolaan dana desa benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, bukan justru meninggalkan bangunan kosong tanpa hasil.(Rony//B5)
