Jakarta, beritalima.com| – Pusat Kajian dan Pengembangan Aspirasi Daerah (Puskadaran) DPD RI dalam Rapat Evaluasi dan Optimalisasi Fungsi Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi (2/3) diutarakan, kantor perwakilan DPD RI di daerah benar-benar bekerja maksimal menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan nasional.
Kepala Puskadaran DPD RI, Sri Sundari menyampaikan, “evaluasi ini bukan sekadar rutinitas. Kami ingin memastikan bahwa kantor DPD RI di ibukota provinsi benar-benar menjadi simpul penghubung antara suara daerah dan kebijakan di tingkat nasional.”
Menurutnya, optimalisasi fungsi kantor menjadi penting agar pelayanan aspirasi masyarakat lebih responsif dan terukur. Ia menekankan bahwa DPD RI harus hadir tidak hanya secara simbolik, tetapi substantif.
“Kami ingin pelayanan aspirasi lebih cepat, koordinasi dengan pemerintah daerah semakin efektif, dan isu-isu strategis daerah dapat dikawal secara terarah hingga ke tingkat pusat,” ucapnya.
Namun demikian, publik tentu menantikan implementasi nyata dari hasil evaluasi ini. Selama ini, kantor perwakilan DPD RI di daerah kerap dinilai belum sepenuhnya optimal dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Minimnya transparansi capaian dan indikator keberhasilan yang terpublikasi menjadi catatan tersendiri.
Sri Sundari mengakui tantangan tersebut. Ia menyebut, kedepan Puskadaran mendorong penguatan sistem monitoring dan pelaporan yang lebih akuntabel. “Kami sedang menyusun mekanisme evaluasi berbasis kinerja, sehingga setiap kantor perwakilan memiliki indikator yang jelas dan bisa diukur. Masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana aspirasi mereka diperjuangkan,” tambahnya.
Langkah ini dinilai krusial di tengah tuntutan publik agar DPD RI membuktikan perannya sebagai representasi daerah yang efektif, bukan sekadar pelengkap struktur parlemen. Tanpa ukuran kinerja yang transparan, optimalisasi berpotensi menjadi jargon belaka.
Seperti ditegaskan Sri Sundari, “Keberadaan kantor DPD RI di daerah harus memberi dampak nyata. Kalau tidak, maka kita perlu berani melakukan pembenahan yang lebih mendasar.”
Jurnalis: rendy/abri
