Dalam menjaga keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia di wilayah perbatasan perlu dikaji bagaimana pentingnya peningkatan artificial intelligence (teknologi pertahanan yang dikendalikan seperti drone, radar, signal dan lain-lain) guna menjaga kedaulatan negara. Demikian disampaikan Kepala Pusat Pengkajian Strategis (Kapusjianstra) TNI Brigjen TNI Jhonny Djamaris, S.I.P., M.I.P., saat membuka Seminar Nasional “Pelibatan Artificial Intelligence di perbatasan guna menjaga kedaulatan Negara” yang diselenggarakan Pusjianstra TNI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (7/4/2021).
Kapusjianstra TNI mengatakan pentingnya integrasi dalam pemanfaatan teknologi artificial intelligence dalam sebuah wadah agar pengamanan perbatasan negara bisa terselenggara dengan baik oleh semua pihak dan saling melengkapi.
Lebih lanjut Brigjen Jhonny Djamaris mengungkapkan perlunya pengamanan dalam mengantisipasi dan melindungi big data artificial intelligence dari serangan hacker atau virus dan pentingnya regulasi sebagai penghubung yang mengatur pemanfaatan artificial intelligence. “Saat ini sistem pengamanan negara di perbatasan secara teknologi masih minim dan belum optimalnya penggunaan artificial intelligence sebagai Alutsista TNI,” ujarnya.
“Diharapkan melalui seminar ini dapat memberikan gambaran dan masukan betapa pentingnya artificial intelligence untuk menjaga wilayah perbatasan negara yang kita cintai ini,” pungkas Kapusjianstra TNI.
Hadir sebagai pembicara dalam seminar nasional ini adalah Direktur Topografi Angkatan Darat Brigjen TNI Ir. Asep Edi Rosidin, M.D.A., dengan materi pembahasan (Pemanfaatan Artificial Intelligence Geospasial (Geo-AI) Dalam Pengamanan Perbatasan Negara), Kolonel Lek Assist. Prof. Dr. Ir. Arwin D.W. Sumari, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., ACPE dengan materi pembahasan (Knowledge Growing System and Its Applications For Military), dan Dr. Muhammad Rifqi Muna M. Defstud dengan materi pembahasan (Artificial Intelligence di Perbatasan Aspek Strategis dan Kebijakan).
Seminar tingkat nasional ini dihadiri oleh Kementerian dan Lembaga terkait, Kepala BPPT, BNPP, LIPI, Akademisi dan mahasiswa.
