Jakarta, beritalima.com|– Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Karmila Sari, menerima 30 aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) terkait transisi energi berkeadilan.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam acara diskusi Energy Aspirations Week yang diselenggarakan oleh Indonesian Policy Center (IPC) bertajuk Aspirasi Transisi Energi untuk Prolegnas Berkeadilan.
“Hari ini saya sangat senang dapat menerima aspirasi dari 30 organisasi masyarakat sipil. Masukan ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mendatang,” ujar Karmila Sari di Jakarta (25/11).
Sebagai informasi, DPR RI saat rapat paripurna telah menetapkan 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas untuk 2025 dan 176 RUU dalam longlist Prolegnas 2024-2029. Aspirasi dari organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat mendorong penyusunan kebijakan energi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Diskusi dihadiri sejumlah organisasi, termasuk Greenpeace, WALHI, Yayasan Rumah Energi, Perkumpulan Inisiatif, hingga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Mereka menyampaikan isu-isu strategis, seperti kebutuhan transisi menuju energi bersih, perlindungan lingkungan, dan penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya energi.
Menurut Arif Adi Putro, Koordinator Divisi Advokasi IPC, Energy Aspirations Week bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan energi nasional.
“Sektor energi nasional saat ini menghadapi tantangan besar yang memerlukan pendekatan komprehensif dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Kami berharap kegiatan ini menjadi platform strategis untuk mengumpulkan masukan, mendorong diskusi mendalam, dan menghasilkan rekomendasi solid untuk Prolegnas 2025-2029,” jelas Arif.
Dari Laporan Status Energi Terbarukan Indonesia 2023 dirilis Institute for Essential Services Reform (IESR), kontribusi energi terbarukan baru mencapai 12,3% dari total bauran energi nasional hingga akhir 2023, masih jauh dari target 23% pada 2025.
Organisasi masyarakat sipil menekankan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, seperti pemberian akses energi bagi masyarakat terpencil dan rentan. Mereka juga mendorong penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya energi secara berkelanjutan.
Jurnalis: Rendy/Abri
