Aceh Besar, beritalima.com – Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0101/Kota Banda Aceh, Letkol Inf Muhsin, S.Ag., M.A.P., menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Batas dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar, yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Aula Serbaguna Lantai 4 Hotel Permata Hati and Convention Center, Kecamatan Ingin Jaya, Selasa (07/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri A. Jalil, dan diikuti oleh para pejabat lintas sektor, unsur Muspika se-Kabupaten Aceh Besar, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Turut hadir pula perwakilan dari Polresta Banda Aceh, Polres Aceh Besar, Kejaksaan Negeri Aceh Besar, dan instansi vertikal lainnya.
Dalam paparannya, Letkol Inf Muhsin menyampaikan bahwa penegasan batas wilayah bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut stabilitas keamanan dan keharmonisan antarwilayah.
“Dari sudut pandang TNI, penegasan batas wilayah menjadi bagian penting dalam menjaga kondusifitas daerah. Ketika batas wilayah jelas, maka tanggung jawab pemerintahan dan keamanan pun menjadi lebih efektif,” ungkapnya.
Kasdim menambahkan, TNI sebagai bagian dari komponen pertahanan negara turut mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi dan keamanan wilayah, terutama di kawasan yang berpotensi menimbulkan gesekan sosial akibat ketidakjelasan batas.
“Sinergi lintas sektor sangat diperlukan. Kami siap berkolaborasi dengan seluruh unsur pemerintah, kepolisian, dan masyarakat untuk memastikan wilayah Aceh Besar tetap aman, tertib, dan kondusif,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Besar, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang hadir, khususnya kepada TNI dan Polri yang selalu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum untuk menyatukan persepsi antarinstansi, agar proses penegasan batas dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan baik dan terkoordinasi,” ujarnya.
Rakor ini juga membahas berbagai isu strategis terkait penataan batas antarkecamatan, penyesuaian wilayah administrasi gampong, serta langkah teknis dalam pemetaan batas pemerintahan yang menjadi acuan pembangunan daerah.
