JAKARTA, beritalima.com – Seperti yang diharapkan masyarakat Indonesia untuk mencari pemimpin di negeri ini yang amanah, bisa dipercaya, integritas, bertanggungjawab, dan adil serta bisa mengakomodir semua pihak. Namun faktanya dalam mencari pemimpin negara yang telah diusung oleh partai politik pada awalnya saja dikatakan baik dapat dipercaya dan bisa mengakomodir semua pihak, akan tetapi setelah dipilih muncul persoalan baru yang pada gilirannya akan mengecewakan masyarakat Indonesia.
Demikian hal itu dilontarkan H. Kaspudin Noor, SH., M.Si Pakar Hukum Pidana saat bertemu ketika mengikuti Seminar dan Deklarasi Pemilu Damai Tanpa Hoaks yang bertemakan “Peran Tokoh Lintas Agama di Tahun Politik”, diselenggarakan oleh Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (KKAUB MUI), Kamis (15/11/2018) di Hotel Peninsula, Jakarta Barat.
Ia pun menandaskan terhadap calon pemimpin bangsa, namun pada awalnya saja terlihat baik dan bisa diperaya tapi setelah terpilih muncul persoalan baru di masyarakat. Hal ini menurut keterangan orang yang pernah duduk di Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia menilai dari dua sisi yakni pertama dari sisi kepribadian pemimpin itu sendiri dan kedua dari sisi orang-orang yang mengusung pemimpin itu sendiri.
Pemimpin bangsa baik sebagai Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota maupun pemimpin – pemimpin pada alat kelengkapan negara dan daerah, memililki karakter yang berbeda. “Kalau awalnya memiliki karakter yang kurang baik di mata masyarakat maka akan percuma dipilih untuk menjadi pemimpin karena akan berakibat buruk pada masyarakat dan malah dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” tandasnya.
Lebih lanjut dia pun menegaskan kepada pengusung calon pemimpin bangsa, baik dari partai politik maupun dari organisasi-organisasi pendukung partai politik, harus benar-benar bisa mencari pemimpin yang amanah dan tidak mementingkan kelompok. Tidak membabi buta dalam memilih dan mencari pemimpin karena melihat ketokohannya dan tidak melihat kepribadiannya secara mendalam.
“Bagaimana memakmurkan masyarakat pada negeri yang tercinta ini bila mencari pemimpin atau wakil rakyat hanya untuk kepentingan kelompok, padahal pemimpin atau wakil rakyat milik semua golongan,” imbuhnya.
Ditambahkan kaspudin, mengingat deretan ketidakpercayaan terhadap wakil rakyat, yang notaben merupakan kegagalan partai politik dalam melahirkan kader pemimpin bangsa. Ia prihatin terhadap perbuatan korupsi di Indonesia karena akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, dedy mulyadi
