AMBON, beritaLima.com,- setelah terbongkarnya praktek illegal oil ( minyak illegal) yang terjadi di perairan Teluk Ambon oleh PT. Bahana Line (BL) ke Kapal Nordic komisi II DPRD Ambon meminta agar instansi terkait baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut. Bahkan Pertamina pun diminta untuk bertindak jika memang merasa dirugikan.
“Persoalan illegal oil ini harus menjadi perhatian seluruh pihak termasuk pemerintah. Dimana pemerintah pastinya dirugikan dengan pajak maupun PAD sekitar tujuh puluh lima persen. Karena ini terjadi di perairan Teluk Ambon wilayah kota Ambon. Makanya harus diusut tuntas agar informasi ini dapat jelas di mata masyarakat” ungkap Anggota komisi II DPRD Ambon Asmin Matdoan ketika ditemui di The Molucca Hotel Jakarta Senin 20/6/2016)
Sekretaris DPW PKB Maluku ini mengaku bahwa Pertamina juga harus bisa menjelaskan jika memang tidak terlibat dengan persoalan illegal oil yang memiliki anak perusahaan kepada PT. Bahana Line. Karena pastinya setiap pemngeluaran maupun pemasukan bahan bakar minyak BBM) pastinya diketahui oleh pihak Pertamina.
Bahkan pihak Pertamina pun lanjut Matdoan harus bisa menggandeng aparat keamanan laut seperti TNI AL Bakamla Pol Air dan stakeholder lainnya. Agar dapat memastikan berapa besar kerugian pemerintah maupun kepastian asal BBM tersebut dari mana.
“Harusnya ada kerjasama dengan pihak keamanan laut jika memang merasa dirugikan. Dan Pertamina juga harus bisa menjelaskans berapa kerugian yang selama ini terjadi. Apalagi Pertamina tidak tau persis asal BBM tersebut. Maka kita sangat berharap ini disikapi serius oleh pemerintah maupun pihak Pertamina” harapnya.
Senada disampaikan Anggota komisi II DPRD Ambon Yusuf Wally bahwa ini harus menjadi persoalan serius pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan dugaan penyeludupan minyak yang dilakukan di sekitar Teluk Ambon dengan mengatasnamakan Pertamina. Sehingga Pertamina jugan harus menjelaskan posisi PT. Bahana Line selaku anak cabang. Sehingga berkewenangan melakukan pengisian BBM kepada kapal Nodec.
“Bukan saja perhatian serius pemerintah terhadap persoalan illegal oil ini. Teteapi pihak Pertamina harus menjelaskan secara resmi keterkaitannya dengan PT. Bahana Line. Sehingga bisa mengetahui pasti asal BBM tersebut. Dan jangan saling menyalahkan tetapi harus bisa mengusut tuntas kasus ini hingga selesai” pintanya.
Politisi asal PKS ini berharap pihak penegak hukum bisa saling berkoordinasi dengan pemerintah sekaligus Pertamina untuk bisa mengusut tuntas kasus illegal oil. Karena jangan sampai masih banyak yang terjadi pada kapalkapal yang sengaja berlabu di kota Ambon.
“Kan banyak kapal yang berlabu di Teluk Ambon. Contohnya saja kapal Nodek yang meendapat ijin dari KSOP Ambon untuk pemeriksaan rekanan bisnis justru menyalahgunakan ijin tersebut. Makanya pemerintah bersama aparat penegak hukum harus intens melakukan operasi kepada seluruh kapal yang berlabu di kota Ambon. Agar jangan sampai terjadi halhal yang merugikan masyarakat kota Ambon kedepan” pintanya. @L.Mukadar
