Oleh : Wibisono
beritalima.com | Pemerintah akhir akhir ini di hadapkan pada situasi yang dilematis dalam menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi covid-19, inkonsisten penerapan kebijakan antara pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta adalah wujud ketidaksamaan dalam persepsi.
Pemerintah secara mencolok menerapkan pilihan model pada kebijakan umum seperti awal PSBB kemudian berubah jadi New Normal dan terakhir Mini Lockdown, juga pada pelaksanaannya yang digantungkan pada situasi dan kepentingan.
Peristiwa deklarasi organisasi masyarakat yang dilakukan kelompok purnawirawan TNI (KAMI) adalah contoh kongkrit hilangnya etika moral dalam membubarkan aksi ziarah ke taman makam pahlawan untuk memperingati Kejadian G30S-PKI, dalam acara tersebut ada pembacaan deklarasi untuk mendukung gerakan moral.
Kejadian Dandim yang akan merampas kertas dalam pembacaan oleh purnawirawan berpangkat bintang tiga adalah peristiwa yang tidak elok di era demokrasi yang berkembang saat ini, tentunya lunturnya etika moral seorang yunior terhadap seniornya.
Belum usai tentang peristiwa ini, sekarang diihadapkan pada pengesahan RUU Omnibus law cipta kerja oleh DPR, seruan aksi buruh akan datang bergelombang di Jakarta untuk demo ditengah Pandemi ini.
Kebijakan berbeda diambil Pemerintah untuk Pilkada. Kepentingan politik pragmatis dalam penguatan jaringan kekuasaan di daerah menjadikan Covid 19 lumpuh dan potensial membahayakan. “Kampanye” pengumpulan ribuan massa tanpa mengindahkan protokol Covid 19 terjadi di Muna, Muna Barat, dan Wakatobi.
Pengumpulan massa tak akan terhindarkan untuk proses Pilkada dimana-mana ke depan. Melanjutkan agenda Pilkada adalah kebijakan Dilematis Pemerintahan Jokowi. Mendagri hanya bisa menegur untuk acara yang semestinya harus dibubarkan, teguran dipastikan tidak akan membawa efek jera.
Sebagaima dalam video yang viral nampak acara meriah “kampanye” Pilkada di Wakatobi. Dominan massa berkaus merah dan kibaran bendera PDIP di baris depan dengan panggung diisi “petinggi koalisi partai”. Tentu ada PDIP, Nasdem, Golkar, Bulan Bintang, dan lainnya. Acaranya adalah hiburan dangdutan. Penyanyi secara atraktif tengah membawa massa bergoyang. Covid-19 pun ikut bergoyang gembira dan bahagia.
Dengan ngototnya Pemerintah untuk memaksakan pelaksanaan Pilkada serentak Desember 2020 di masa pandemi Covid-19 ini, maka secara terang benderang Pemerintah telah melanggar aturannya sendiri, pilkada rasa protokol kesehatan pun dilanggar.
Dari New Normal ke Mini Lockdown dan akan berujung ke herd immunity, sekarang masyarakat harus bisa mengatasi dirinya sendiri ditengah Pandemi ini, dengan kondisi imunitas yang kuat akan bertahan hidup, tapi yang lemah akan wafat dengan kondisi di covidkan, mari kita tunggu vaksin atau obat yang ampuh untuk mengatasi Covid.
Penulis: pengamat militer dan pertahanan, Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara), Ketua Pembina Yayasan Biotech Methodologi Tubuh Indonesia.
