Jakarta, beritalima.com|- Konflik bersenjata berkepanjangan antara Amerika Serikat-Israel versus Iran berdampak pada jalur pelayaran minyak internasional sekitar Selat Hormuz. Sehingga, yang menanggung perang ini tak lagi hanya negara sekitar Timur Tengah (Timteng), tapi juga internasional dan bahkan di Tanah Air.
Bagi Indonesia, yang merupakan salah satu negara kepulauan terbesar (maritim) di dunia dengan perekonomian sangat bergantung pada logistik laut, konflik ini menjadi pengingat keras tentang rapuhnya sekaligus kewaspadaan tinggi di sektor ketahanan energi nasional.
Kedaulatan energi Maritim Indonesia saat ini terancam lebih dari yang bisa dibayangkan, jika tidak ada langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi domestik.
Indonesia terlalu lama bergantung pada kilang-kilang minyak yang ada di Singapura dan Malaysia. Meskipun negara-negara ini mengolah minyak mentah, bahan bakunya sebagian besar dipasok dari negara di Timteng, yang jalurnya melewati Selat Hormuz.
Sebagai negara yang seharusnya memegang kendali atas pasokan energi sendiri, Indonesia justru terjebak dalam ketergantungan semu. Nah, seiring ketegangan di Timteng, negara tetangga yang kita andalkan juga akan mengalami dampak serupa, ujungnya bisa mengganggu pasokan BBM ke Indonesia.
“Kita harus sadar, ketergantungan kita pada negara tetangga yang bukan produsen minyak, merupakan risiko yang sangat besar.” kata Dr. Datep Purwa Saputra, Ketua Umum Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin), dalam wawancaranya (27/3).
Pembangunan kilang-kilang domestik merupakan solusi utama untuk menghindari ketergantungan. Program Refinery Development Master Plan (RDMP) yang dirancang untuk mempercepat pengolahan minyak mentah di dalam negeri harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, pembangunan kilang baru yang tersebar di lokasi strategis dapat membantu menciptakan efisiensi logistik maritim, serta memberikan kedaulatan penuh atas stok energi nasional.
Menurut Dr. Purwa, “membangun kilang domestik bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang pertahanan nasional.” Jika Selat Hormuz benar-benar tertutup, dampak langsungnya adalah lonjakan harga minyak yang akan mempengaruhi biaya bahan bakar kapal.
Mengingat biaya operasional kapal sebagian besar bergantung pada bahan bakar, kenaikan harga tersebut memicu kenaikan tarif angkut dan pada akhirnya menyebabkan inflasi harga barang-barang pokok di Indonesia. Ini akan mengguncang ketahanan pangan dan mempengaruhi stabilitas sosial di seluruh pelosok negeri.
“Indonesia, sebagai negara maritim, sangat rentan dengan kenaikan biaya logistik yang dipicu oleh gejolak harga energi dunia. Kita harus bertindak cepat agar tidak terjebak dalam ketidakpastian global,” ucap Dr. Purwa.
Saat ini, cadangan BBM Indonesia sangat minim (hanya mampu bertahan selama 21 hari). Tanpa adanya Strategic Petroleum Reserve (SPR) yang memadai, kita sangat tergantung pada pasokan energi dari luar negeri yang bisa terganggu kapan saja.
Menghadapi krisis energi di depan mata, Indonesia harus memperkuat ketahanan energi dengan membangun cadangan energi berbasis maritim dan mempercepat transisi ke bahan bakar alternatif.
Bisa mempercepat pembangunan kilang domestik agar Indonesia mampu mengolah minyak mentah secara mandiri. Lalu membangun cadangan penyangga energi strategis di titik aman perairan Indonesia.
Berikutnya, menggunakan kapal berbendera Indonesia untuk distribusi energi dalam negeri demi menghindari ketergantungan luar. Dan, mempercepat riset bahan bakar alternatif agar armada niaga Indonesia tak sepenuhnya bergantung pada harga minyak fosil.
Krisis energi yang tengah mengancam kedaulatan Indonesia bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga masalah pertahanan nasional yang mendalam.
Jurnalis: abri/ias
