Kejari -Tipikor Polres Sergai Tangani Kasus Monografi Desa,Sejumlah Kades Di Periksa

Beritalima-Kasus media  monografi desa atau peta desa di Mark -Up 400 persen oleh oknum BPMPD Sergai Berinisial KS ,akhirnya di tangani dua aparat hukum di Serdang Bedagai,yakni Kejaksaan Negeri (Kejari)dan Tipikor Polres Sergai  ,Sumatera Utara.Selasa(6/9).

Hal ini dikatakan Ketua Lembaga Pemerhati Keadikan Hukum(LPKH)Sumut,Sugito ,Senin(5/9)mengatakan , kasus  pembelian media mlonografi  desa yang di bandrol Rp 15/Desa  oleh oknum  BPMPD yang anggaranya di potong dari dana desa tahun 2015 dan di kerjakan  CV,Trydis,diduga di mark up 400 persen.Hal ini bukan di Kejaksaan Negeri Sergai tapi di tangani juga Tipikor polres sergai dan itupun sudah ada pemeriksaan antara beberapa kades.

“Kita tidak tahu  kalau Tipikor Polres Sergai juga menangani kasus monografi desa dan sudah melakukan pemeriksaan kepala desa yang menerima monografi desa yang di bandrol Sebesar Rp 15 juta/Desa. Namun siapa yang melaporkan kita tidak tahu.””Ujarnya Sugito

Menurut,sugito,laporan tersebut sama saja baik kejari maupun polres sergai  yang penting penegak  aparat hukum wilayah sergai agar mengusut tuntas kasus  media monografi desa yang ditangani aparat hukum,khususnya Tipikor polres sergai,”Kita mendapatkan informasi  beberapa kepala desa bahwa hari ini akan ada pemanggilan kepala desa di kecamatan Dolok Masihul untuk dimintai keterangan sebagai saksi.Namun kita belum tahu sudah berapa kepala desa yang sudah di panggil untuk di minta keterangan.

Hasil di himpun Beritalima dari sumber polres sergai yang enggan di sebut namanya di awak media ketika di tanyak mengenai kasus monografi yang di tangani polres sergai mengatakan “Benar bg kasus monografi desa di tangani polres sergai,karna ada masuk surat mengenai monografi tersebut,makanya di tindak lanjuti .

“Tapi kita hanya melakukan pemanggilan untuk di mintai keterangan kepala desa Dolok masihul ini hari  yang mengambil monografi tersebut untuk di mintai keterangan,”namun sampai sekarang kepala desa belum juga datang.”Ujar Sumber

“Berita ini benar.Memang di paksakan kami untuk membeli  monografi desa oleh oknom  BPMPD  berinisial KS.Setelah cair dana desa  dan ADD ,langsung  di potong uangnya Rp 15 juta,untuk  membayar  monografi desa itu,”ungkap Maratua.

Hal senada  di katakan Kepala Desa  Paya pasir ,Hatta yang sudah menerima  monografi desa.Hatta bahkan  meminta agar kasus  pembelian monografi desa yang di potong  dari dana desa dan ADD itu dilaporkan ke KPK.

“Laporkan aja  ke KPK dan aparat hukum ,kita tidak takut .Karena kita tidak bisa berbuat ,kita di paksakan  untuk menbeli  monografi desa tersebut oleh oknum BPMPD.Kita SPJ dan kaset rekaraman pembelian pera desa tersebut.”Tegas Hatta.(su)