JAKARTA, Beritalima.com– Untuk mengatasi begitu besarnya negara harus merogoh kocek untuk membiayai impor minyak, Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye mau maju pemilihan Presiden 2014 menjanjikan, bila dia menjadi presiden dirinya memerintahkan untuk membangun kilang minyak di tanah air.
Namun, beberapa waktu lalu seperti ditulis media, Jokowi mengemukakan kejengkelan karena tak adanya pembangunan kilang minyak di Indonesia sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang begitu besar, mau tidak mau pemerintah terpaksa melakukan impor dalam jumlah banyak.
Kejengkelan Presiden Jokowi karena tidak adanya pembangunan kilang minyak dalam negeri sejak beberapa tahun, kata anggotal Komisi VII DPR RI Mulyanto, seharusnya diikuti dengan mengeluarkan kebijakan berupa instruksi presiden (inpres) kepada lembaga terkait.
Sebagai pemimpin tertinggi, kata anggota DPR RI yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut, presiden punya kewenangan dan otoritas yang dilindungi konstitusi untuk memaksa lembaga-lembaga yang dipimpinnya mengerjakan apa yang dia anggap perlu.
Dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) kepada Beritalima.com, Sabtu (21/12), Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, kejengkelan presiden di forum seminar tidak akan berarti apa-apa tanpa diikuti kebijakan yang tegas.
Jika kebiasaan ini terus dilakukan Jokowi, bukan tak mungkin kewibawaan presiden di mata rakyat akan turun.
Yang kita butuhkan sekarang ini bukan curhat Sang Presiden tapi kerja nyata. Jokowi harus membuktikan presiden sungguh-sungguh ingin membangun kilang minyak sebagai upaya untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan.
“Bila perlu, Jokowi memimpin langsung program pembangunan kilang minyak ini sampai benar-benar terwujud. Jangan seperti periode sebelumnya presiden luput merealisasikan pembangunan kilang minyak karena terlena dengan janji-janji bawahan,” ujar Mulyanto.
Politisi yang baru mendapat ‘ganjaran’ penghargaan Kementerian Pertanian (Kementan) Tokoh Pelopor Gerakan Anti Korupso dengan membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Departemen Pertanian (Deptan) 2008-2010 ini menilai, pembangunan kilang minyak baru ini mendesak dilakukan.
Tujuannya guna mengurangi impor Minyak dan Gas (Migas) yang selama ini menjadi salah satu penyebab terbesar defisit neraca perdagangan. Jokowi harus berani mengambil sikap tegas untuk mengurangi impor migas sambil menambah jumlah kilang yang mampu mengolah minyak mentah (crude oil) menjadi BBM dan produk lainnya.
Menurut wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut, pembangunan kilang minyak ini dapat membantu Pemerintah menekan impor minyak jadi, meski tidak dipungkiri dengan pembangunan kilang minyak ini Pemerintah masih perlu impor minyak mentah.
Namun, setidaknya, kata laki-laki pemegang gelar Doctor of Engineering jebolan Tokyo Institute Technology (Tokodai) tersebut, setidaknya angka yang harus ditanggung tidak sebesar bila pemerintah impor migas siap pakai.
Mulyanto menilai, Pemerintahan Jokowi cukup mampu membangun kilang migas. Apalagi sebelumnya Pertamina menyatakan siap serta berencana membangun kilang migas di beberapa titik di Indonesia. “Dengan demikian presiden cukup mem-back up kebijakan agar program ini dapat terealisasi.”
Jika Presiden Jokowi merasa ada pihak tertentu yang menghalang-halangi upaya pembangunan kilang minyak ini, ungkap mantan Irjen Departemen Pertanian tersebut, justru dengan kewenangan yang dimilili presiden dapat memerintahkan pihak keamanan untuk mengambil tindakan.
Pria kelahiran Jakarta, 26 Mei 1963 itu meminta Presiden Jokowi jangan berpolemik di media dengan menyebut ada mafia migas yang tidak senang pemerintah membangun kilang minyak. Hal itu disebabkan terganggunya impor migas yang selama ini dinikmati.
Presiden Jokowi yang katanya ‘pemberani’ jangan kalah dengan mafia. Jika presiden tahu siapa-siapa saja yang menjadi penghalang, harus berani mengambil tindakan. Negara tidak boleh kalah. “Untuk mengoptimalkan manfaat, saya usulkan pembangunan kilang minyak diintegrasikan dengan industri petrokimia sehingga antar kedua pihak bisa saling bersinergi,” demikian Mulyanto.
(akhir)
